JurnalPatroliNews | Jakarta – Sebanyak 67% responden dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan percaya Presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendesak yang menjadi prioritas masyarakat. Namun, pengendalian harga bahan pokok masih menjadi isu yang paling banyak dinilai perlu segera ditangani pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan dalam pemaparan Survei Refleksi Dua Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih yang digelar secara daring, Sabtu (24/10/2026).
Direktur Eksekutif IPO, Dedi, menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan tersebut terdiri atas 55% responden yang menyatakan percaya dan 12% yang mengaku sangat percaya terhadap kemampuan Presiden dalam menangani persoalan prioritas.
“Kami juga menguji tingkat kepercayaan publik terkait dengan kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang sebelumnya ditanyakan. Ini cukup tinggi juga karena 67% responden percaya presiden mampu menyelesaikan masalah-masalah prioritas,” ujar Dedi dalam pemaparan hasil survei.
Meski demikian, survei yang sama mencatat adanya responden dengan penilaian berbeda. Sebanyak 22% menyatakan tidak percaya, sementara 8% lainnya menyatakan sangat tidak percaya terhadap kemampuan Presiden menyelesaikan persoalan mendesak.
Adapun 3% responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, hasil survei tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penilaian publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani persoalan prioritas.
Harga bahan pokok menjadi persoalan paling mendesak
Selain mengukur kepercayaan terhadap Presiden, IPO meneliti sejumlah persoalan yang dianggap masyarakat perlu segera ditangani pemerintah.
Pengendalian harga bahan pokok menempati urutan pertama dengan perolehan 28% responden. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan harga kebutuhan sehari-hari menjadi perhatian utama dalam daftar prioritas yang diuji pada survei tersebut.
Pemberantasan korupsi berada di posisi kedua dengan 19,5%. Berikutnya, pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran memperoleh 14,7%.
Sementara itu, pengurangan kemiskinan dinilai mendesak oleh 10% responden. Adapun persoalan keamanan, ketertiban, dan premanisme memperoleh 2,9%.
Direktur Eksekutif IPO Dedi menjelaskan bahwa pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi program yang paling banyak dipilih responden sebagai prioritas pemerintah.
Dalam pemaparannya, ia juga menyebutkan bahwa 11,5% responden tidak memberikan jawaban atau tidak dapat menentukan persoalan yang dianggap paling mendesak.
Hasil tersebut menempatkan persoalan ekonomi rumah tangga, pemberantasan korupsi, kesempatan kerja, dan kemiskinan sebagai sejumlah isu yang mendapat perhatian dalam survei IPO.
Survei melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi
IPO melaksanakan survei pada 12–20 Oktober 2026 menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, sebagaimana dijelaskan dalam metodologi yang disampaikan lembaga tersebut.
Proses pengambilan sampel diawali dengan menentukan primary sampling unit (PSU) pada sejumlah desa atau kelurahan. Setelah wilayah sampel ditentukan berdasarkan data statistik, surveyor memilih lima rukun tetangga (RT) di setiap desa terpilih.
Dari setiap RT, dipilih dua kepala keluarga (KK), kemudian satu responden dari masing-masing KK. Responden tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Komposisi responden terdiri atas 50% laki-laki dan 50% perempuan. Peserta survei berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah serta bukan anggota TNI maupun Polri.
Temuan ini memberikan gambaran mengenai penilaian responden terhadap kemampuan Presiden dan persoalan yang dinilai mendesak pada periode survei. Hasilnya perlu dibaca sesuai cakupan sampel, metode penelitian, dan waktu pengumpulan data, serta tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama.
Komentar