JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengandalkan program biodiesel B50 sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Mandatori B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026 dengan komposisi 50 persen biodiesel berbahan baku nabati dan 50 persen solar. Kebijakan ini melanjutkan program B40 yang telah diterapkan sejak awal 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar pada 2026. Pemerintah bahkan memproyeksikan potensi surplus solar mencapai 4 juta kiloliter (kL) sepanjang tahun ini.
“Dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali,” ujar Bahlil, sebagaimana dikutip pada Jumat (23/10/2026).
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, sekaligus mengurangi tekanan terhadap devisa akibat impor bahan bakar.
Penghematan devisa diproyeksikan mencapai Rp170 triliun
Berdasarkan data Kementerian ESDM yang tercantum dalam bahan pemberitaan, penerapan B50 diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun pada 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penghematan yang dilaporkan mencapai Rp133,33 triliun saat program B40 diterapkan pada 2025.
Selain mengurangi kebutuhan impor solar, kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp23,49 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan proyeksi atau capaian Rp20,94 triliun pada periode penerapan B40, sesuai basis perhitungan yang digunakan pemerintah.
Peningkatan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel juga diharapkan memperkuat pasar domestik industri kelapa sawit. Dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku di dalam negeri, program ini berpotensi membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha sawit, meskipun dampak akhirnya tetap bergantung pada mekanisme harga, pasokan, serta pelaksanaan kebijakan.
B50 ditargetkan mendukung penyerapan tenaga kerja dan penurunan emisi
Kementerian ESDM juga memproyeksikan program B50 dapat menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja dan menekan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton karbon dioksida pada 2026.
Namun, angka tersebut merupakan proyeksi manfaat program. Realisasinya akan bergantung pada ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel, distribusi ke berbagai wilayah, serta penerapan standar teknis pada kendaraan dan sistem distribusi bahan bakar.
Di samping itu, penilaian terhadap manfaat lingkungan perlu memperhitungkan keseluruhan rantai produksi biodiesel, termasuk pengadaan bahan baku, pengolahan, dan distribusinya.
Dengan demikian, keberhasilan B50 tidak hanya ditentukan oleh besarnya campuran biodiesel, tetapi juga oleh kesiapan industri, pengawasan mutu, dan kemampuan pemerintah memastikan pasokan energi tetap stabil.
Prabowo dorong pengembangan biodiesel hingga B100
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan pentingnya kemandirian energi di tengah ketidakpastian global yang dapat mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga energi.
Dalam pernyataannya mengenai pengembangan biodiesel, Prabowo menyebut B50 sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Ia juga menyampaikan dorongan agar pengembangan biodiesel dapat berlanjut hingga B100.
“Saya menuntut kemandirian energi B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu, saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa,” ujar Prabowo dalam pernyataan yang dikutip dalam bahan pemberitaan.
Pada Agustus 2026, Prabowo juga disebut menginstruksikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengkaji implikasi pengembangan biodiesel hingga B60 dan B100. Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya menilai peluang peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik.
Pengembangan menuju campuran yang lebih tinggi tetap membutuhkan kajian teknis, kesiapan bahan baku, kapasitas industri, serta evaluasi terhadap kinerja mesin dan efisiensi produksi.
PLTS dan pengolahan sampah menjadi energi turut dikembangkan
Selain biodiesel, pemerintah mengembangkan program energi lain, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) serta Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sumber energi domestik, memperkuat ketahanan pasokan, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Penerapan B50 menjadi salah satu instrumen dalam agenda tersebut. Keberhasilan program akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kesiapan industri, keberlanjutan pasokan bahan baku, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kepentingan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.
Komentar