JurnalPatroliNews | Semarang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri hilirisasi, hingga penguatan ekonomi desa dinilai berpotensi memperluas kesempatan kerja selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat Ekonomi Yusuf Wicaksono menilai, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang melampaui angka nasional menjadi salah satu indikator positif bagi aktivitas usaha dan peluang penyerapan tenaga kerja. Meski demikian, keberlanjutan pertumbuhan tersebut perlu diikuti penciptaan pekerjaan yang produktif dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam keterangan tersebut, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah dilaporkan tumbuh lebih tinggi, yakni 5,80 persen.
Sementara itu, pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Yusuf mengatakan, perkembangan ekonomi tersebut juga diiringi perbaikan indikator ketenagakerjaan di Jawa Tengah.
“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” kata Yusuf kepada wartawan, Sabtu, 24 Oktober 2026.
MBG Dinilai Menggerakkan Ekonomi Daerah
Salah satu program yang menjadi perhatian Yusuf adalah Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, dampak ekonomi MBG berpotensi meluas melampaui penyediaan makanan, terutama melalui kebutuhan tenaga kerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta permintaan bahan pangan dari petani dan pemasok lokal.
Setiap SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 35 hingga 50 pekerja. Seiring bertambahnya unit pelayanan, program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan kerja di tingkat daerah sekaligus menciptakan pasar bagi pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih ada 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah yang disebut dalam naskah mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 164.000 orang.
Besarnya jaringan pelayanan tersebut memperlihatkan potensi MBG dalam membangun aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Selain tenaga kerja operasional, kebutuhan bahan pangan juga dapat membuka peluang bagi petani, pedagang, pengangkut, dan pemasok lokal.
Namun, besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan akan bergantung pada pelaksanaan program, ketepatan sasaran, tata kelola anggaran, serta sejauh mana pelaku usaha lokal dapat terlibat dalam rantai pasok.
Hilirisasi Industri Berpeluang Membuka Pekerjaan
Selain program pangan, pengembangan industri hilirisasi juga dinilai berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja. Yusuf menyoroti aktivitas sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), antara lain Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang turut berperan dalam kegiatan ekonomi Jawa Tengah.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan kilang bensin di Cilacap yang disebut mulai dikerjakan pada April 2026. Pengembangan industri tersebut berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan kebutuhan tenaga kerja, dan membuka peluang bagi usaha pendukung di sekitar kawasan proyek.
Dampaknya tidak hanya dapat muncul selama pembangunan, tetapi juga melalui kebutuhan operasional dan jasa penunjang apabila proyek berjalan sesuai rencana. Meski begitu, besarnya penyerapan tenaga kerja perlu dilihat berdasarkan data proyek, termasuk jumlah pekerja yang terserap, durasi pekerjaan, serta porsi tenaga kerja lokal.
Ekonomi Desa Perlu Terhubung dengan Rantai Pasok
Yusuf juga menilai keterlibatan petani sebagai pemasok bahan pangan menjadi salah satu jalur penting untuk menghubungkan program pemerintah dengan perekonomian desa.
Apabila kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi melalui kemitraan yang berkelanjutan dengan produsen lokal, manfaat ekonomi berpotensi menjangkau kelompok usaha yang lebih luas. Petani dan pemasok tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga peluang meningkatkan aktivitas produksi sesuai permintaan.
Di sisi lain, keterlibatan usaha lokal perlu didukung sistem pengadaan yang transparan, standar kualitas pangan, kepastian pembayaran, serta distribusi yang efisien. Faktor-faktor tersebut menjadi penting agar peluang ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha berskala besar.
Penguatan ekonomi desa, pengembangan industri, dan program pelayanan masyarakat pada akhirnya membutuhkan keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pekerjaan yang tercipta.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana berbagai program tersebut dapat mendorong penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan semakin bermakna apabila diikuti kesempatan kerja yang layak, peningkatan produktivitas, dan pemerataan manfaat hingga ke tingkat masyarakat desa.
Komentar