JurnalPatroliNews | Jakarta – Pengendalian Inflasi Daerah menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang akhir 2026. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) lebih aktif memantau harga komoditas secara langsung di pasar, mengidentifikasi penyebab kenaikan, serta segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Tomsi menilai pemantauan lapangan perlu dilakukan secara rutin, terutama karena pola kenaikan harga pangan kerap muncul menjelang penghujung tahun. Peningkatan aktivitas masyarakat selama perayaan Natal dan masa liburan berpotensi menambah permintaan sejumlah komoditas dan memengaruhi pergerakan harga.
“Oleh sebab itu kami berharap turunlah ke lapangan. Cek betul, temukan solusinya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis mengenai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Inflasi September Tercatat 3,28 Persen
Dalam rapat tersebut, Tomsi memaparkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2023–2025 menunjukkan kecenderungan kenaikan inflasi pada Oktober. Pergerakan itu antara lain dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Ia juga menyoroti angka inflasi tahunan atau year-on-year (YoY) pada September 2026 yang tercatat sebesar 3,28 persen. Menurut Tomsi, kondisi geopolitik global menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi perkembangan harga, di samping tantangan lain seperti cuaca dan kondisi pasokan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemda tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga memeriksa kondisi nyata di pasar. Pemeriksaan langsung dinilai penting untuk mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan, penyebabnya, serta langkah penanganan yang paling sesuai dengan situasi masing-masing daerah.
“Dengan perkembangan situasi global maupun berkaitan dengan cuaca itu mengakibatkan inflasi kita sedikit naik, dan kita harus jaga untuk tidak keluar dari batas toleransi,” jelasnya.
Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Menurutnya, langkah antisipasi yang dilakukan sebelum terjadi lonjakan harga dapat membantu mencegah tekanan terhadap daya beli masyarakat.
“Setiap bulan Desember itu terjadi kegiatan masyarakat yang bertambah, baik itu perayaan Natal, kemudian liburan, ya, oleh sebab itu, maka kita perlu mengantisipasinya sejak dini,” sambung Tomsi.
Operasi Pasar Perlu Digencarkan
Salah satu langkah yang ditekankan Tomsi ialah pelaksanaan operasi pasar di wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pemda bersama instansi terkait diminta mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan intervensi agar pasokan komoditas tetap tersedia dan harga lebih terkendali.
Operasi pasar diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, pelaksanaannya perlu didasarkan pada pemetaan kondisi lapangan, termasuk ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Pemda juga diminta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah serta lembaga yang menangani urusan perdagangan, pangan, dan pertanian. Koordinasi tersebut diperlukan agar persoalan harga tidak hanya ditangani ketika kenaikan sudah meluas.
Pemantauan rutin juga memungkinkan pemerintah membedakan kenaikan harga yang dipicu terbatasnya pasokan dari kenaikan yang berkaitan dengan distribusi maupun meningkatnya permintaan. Dengan mengetahui penyebabnya, langkah intervensi diharapkan lebih tepat sasaran.
Harga Cabai Merah Jadi Perhatian
Dalam kesempatan itu, Tomsi secara khusus menyoroti kenaikan harga cabai merah di sejumlah daerah. Ia meminta pemerintah daerah menyampaikan data terkini mengenai harga, hasil panen, dan ketersediaan cabai agar penyebab kenaikan dapat dianalisis secara bersama.
Menurutnya, data yang rinci diperlukan untuk mengetahui apakah kenaikan harga berkaitan dengan penurunan produksi, perubahan musim panen, gangguan distribusi, atau faktor lain yang memengaruhi pasokan.
Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan. Jika persoalan berada pada sisi pasokan, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang membutuhkan tambahan pasokan. Sementara itu, apabila distribusi menjadi kendala, koordinasi antardaerah dapat dipertimbangkan untuk membantu memperlancar penyaluran komoditas.
Cabai merah merupakan salah satu komoditas pangan yang pergerakan harganya perlu diperhatikan dalam pemantauan inflasi. Karena itu, pengawasan secara berkala dan pertukaran data antardaerah menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga.
Tomsi menegaskan bahwa penanganan kenaikan harga membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar laporan administratif. Pemda diharapkan mampu menghubungkan data yang tersedia dengan tindakan langsung di lapangan.
Koordinasi Lintas Instansi Diperkuat
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani bersama sejumlah pihak terkait.
Kehadiran unsur pemerintah pusat dan instansi teknis menjadi bagian dari koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan inflasi serta membahas langkah penanganan di daerah.
Pengendalian harga pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pelaku distribusi serta produsen. Pemantauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi perlu berjalan beriringan agar kebijakan yang diterapkan dapat menjawab persoalan di lapangan.
Menjelang akhir tahun, pemda diharapkan memperkuat kesiapan menghadapi perubahan permintaan dan potensi gangguan pasokan. Langkah tersebut penting untuk menekan risiko kenaikan harga yang berlebihan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Melalui pemantauan langsung, operasi pasar, dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berupaya menjaga inflasi tetap terkendali. Efektivitas langkah tersebut akan sangat bergantung pada kecepatan daerah mengidentifikasi persoalan dan menerapkan solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Komentar