JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu perhatian pemerintah melalui pengembangan program Sekolah Rakyat. Papua Tengah termasuk daerah yang didorong memperoleh dukungan program tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah 3T sebagai upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Komitmen itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (2/11/2026).
“Untuk Pak Gubernur, kita harus bantu, yang bisa sesuai tugas kami, ini program strategis Bapak Presiden, daerah 3T itu kita prioritaskan,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah.
Dua Lokasi Sekolah Rakyat Diusulkan di Nabire
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyampaikan usulan pembangunan dua Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Nabire.
Dua lokasi yang disiapkan berasal dari aset pemerintah daerah, yakni lahan seluas 10 hektare milik Pemerintah Kabupaten Nabire dan lahan seluas 9 hektare milik Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Jadi di Nabire itu dua (titik) Pak. Bupati Nabire siapkan 10 hektare, sementara provinsi siapkan 9 hektare,” ujar Meki.
Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire memiliki arti penting bagi masa depan masyarakat Papua Tengah. Selain memperluas kesempatan belajar, program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Meki juga menyampaikan apresiasi kepada Kemensos atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Target Satu Sekolah Permanen di Setiap Kabupaten/Kota
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan minimal satu gedung Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten/kota.
Setiap sekolah diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Ia juga menjelaskan bahwa cakupan penerimaan peserta didik dapat disesuaikan dengan status kepemilikan sekolah. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi dapat melayani siswa dari berbagai kabupaten/kota, sedangkan sekolah milik pemerintah kabupaten diperuntukkan bagi warga kabupaten bersangkutan.
“Kalau (milik) provinsi yang sekolah di situ, dari berbagai kabupaten/kota bisa diambil. Tapi kalau yang milik kabupaten, hanya untuk warga kabupaten setempat,” jelasnya.
Skema tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan lokasi dan cakupan layanan Sekolah Rakyat di daerah.
Kemensos Minta Persyaratan Lahan Segera Dilengkapi
Menanggapi usulan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gus Ipul meminta agar seluruh persyaratan administratif dan teknis segera dipenuhi sehingga proses pengusulan pembangunan dapat ditindaklanjuti.
Beberapa aspek yang harus diperhatikan meliputi tingkat kemiringan lahan, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, serta akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Persyaratan teknis tersebut nantinya juga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kirim surat, diajukan, syaratnya dipenuhi. Nanti yang pertama itu tingkat kemiringannya harus clear, yang kedua dukungan air bersihnya siap, listriknya siap, jalan ke arah situ siap. Pokoknya syarat-syaratnya ada nanti dari Kementerian PU. Kita kawal, kita dampingi ini,” tegas Gus Ipul.
Dukungan pemerintah pusat terhadap usulan Papua Tengah diharapkan dapat mempercepat proses persiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Nabire.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah 3T, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda Papua untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Komentar