JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah atau crude oil di wilayah Sumatera. Infrastruktur tersebut ditargetkan mampu menampung cadangan minyak untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 20 hari, dengan sasaran jangka panjang mencapai 60 hari.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, seusai menghadiri rapat terbatas ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Bahlil menjelaskan, pembangunan fasilitas penyimpanan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas cadangan minyak nasional, terutama untuk menampung pasokan minyak mentah yang berasal dari impor.
“Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan import crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” kata Bahlil.
Studi Kelayakan Rampung, Lokasi Mulai Ditinjau
Terkait persiapan pembangunan, Bahlil mengungkapkan bahwa studi kelayakan atau engineering feasibility study (EFS) telah diselesaikan.
Tahap berikutnya adalah melakukan peninjauan terhadap sejumlah calon lokasi pembangunan yang direncanakan mulai dilakukan pada akhir 2026.
Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi, termasuk tingkat kerawanan gempa bumi serta faktor keamanan lingkungan sekitar.
“Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita ngecek lokasinya dari sisi keamanan baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya,” jelasnya.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan lokasi fasilitas penyimpanan minyak, mengingat infrastruktur energi membutuhkan tingkat keamanan dan keandalan operasional yang tinggi.
Target Cadangan Didekatkan dengan Standar 90 Hari
Bahlil menegaskan, pembangunan storage di Sumatera juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas cadangan minyak Indonesia agar semakin mendekati standar minimum yang menjadi acuan pemerintah.
Ia menyebut standar cadangan minyak dunia yang dijadikan referensi mencapai sekitar 90 hari atau setara tiga bulan kebutuhan.
“Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana,” ucapnya.
Target tersebut mencerminkan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk ketidakpastian pasokan minyak dan dinamika geopolitik global.
Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, pemerintah diharapkan memiliki ruang penyangga yang lebih kuat dalam mengelola pasokan minyak mentah.
E20 hingga E50 Disiapkan, B50 Tetap Dipertahankan
Selain pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, Presiden Prabowo juga menanyakan kesiapan implementasi kebijakan mandatori campuran bioetanol, mulai dari E20 hingga E50.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana strategis bersama Menteri Pertanian. Koordinasi lintas sektor diperlukan karena pengembangan bioetanol membutuhkan kesiapan bahan baku dari sektor hulu.
Menurutnya, pengembangan energi berbasis bioetanol tidak hanya berkaitan dengan kebijakan di sektor energi, tetapi juga memerlukan dukungan sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan baku.
Sementara itu, kebijakan biodiesel B50 dipastikan tetap dipertahankan di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana,” pungkas Bahlil.
Rencana pembangunan storage minyak di Sumatera, pengembangan bioetanol, serta keberlanjutan program B50 menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi.
Ke depan, realisasi pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut akan bergantung pada hasil peninjauan lokasi, kesiapan teknis, serta tahapan pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah.
Komentar