JurnalPatroliNews | Cirebon – Pelatihan Vokasi Nasional 2026 resmi dibuka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk 2.000 peserta di Pendopo Bupati Cirebon, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kompetensi sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan kewirausahaan.
Peserta berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pencari kerja, penyandang disabilitas, hingga pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan potensi ekonomi daerah.
Menaker Yassierli mengatakan, Pelatihan Vokasi Nasional 2026 merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan akses peningkatan keterampilan secara gratis kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius agar keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.
“Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pastikan teman-teman, adik-adik yang ikut pelatihan menguasai skill sesudah ikut pelatihan ini. Insyaallah, teman-teman semua punya bekal yang lebih baik untuk bisa lebih sukses di masa depan,” kata Yassierli.
Selama mengikuti program, peserta memperoleh sejumlah fasilitas pendukung, antara lain uang saku, makan siang, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan dukungan instruktur dan fasilitas pelatihan untuk menunjang proses pembelajaran peserta.
Pada 2026, Kemnaker menargetkan sebanyak 340.000 orang mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional. Di wilayah Cirebon, pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, balai pelatihan, dan sejumlah lembaga mitra.
Program tersebut dijalankan melalui beberapa skema, yakni Tailor Made Training (TMT), bantuan program swasta, bantuan program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), serta pelatihan melalui UPTD dan BLK Kabupaten Cirebon.
Salah satu perhatian dalam pelaksanaan program adalah kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan lebih besar untuk memasuki pasar kerja. Tercatat sebanyak 20 pekerja terdampak PHK mengikuti pelatihan melalui Disnaker Kota Cirebon. Selain itu, 50 penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
Secara keseluruhan, tersedia 32 kejuruan pelatihan yang dapat diikuti peserta. Bidang keterampilan tersebut meliputi menjahit pakaian, teknisi pendingin udara atau AC residensial, pembuatan kue, reparasi kendaraan, hingga pelayanan perhotelan (hospitality).
Sejumlah program juga diarahkan untuk membekali peserta dengan kemampuan membangun usaha sendiri. Dengan demikian, manfaat Pelatihan Vokasi Nasional 2026 tidak hanya diukur dari peluang memperoleh pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kegiatan ekonomi baru.
Yassierli mencontohkan alumni pelatihan reparasi AC di Medan yang berhasil mengembangkan usaha hingga memiliki 18 karyawan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pelatihan vokasi dapat menjadi pintu masuk bagi peserta untuk bertransformasi dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
“Ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, teman-teman tidak hanya bisa mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan yang bisa dikembangkan menjadi peluang usaha,” ujarnya.
Menaker juga menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Penyandang disabilitas, menurutnya, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan berkompetisi di dunia kerja.
“Siapa pun dia, bagaimanapun kondisinya, dari Sabang sampai Merauke, termasuk teman-teman disabilitas, semua berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan takut bersaing,” kata Yassierli.
Melalui Pelatihan Vokasi Nasional 2026, pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, serta dunia usaha menjadi faktor penting agar kompetensi yang diperoleh peserta dapat berlanjut menjadi kesempatan kerja maupun usaha produktif.
Komentar