JurnalPatroliNews | Ambon – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mengaitkan namanya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menantang penyebar tuduhan untuk menunjukkan bukti dan mengancam menempuh jalur hukum apabila tidak ada klarifikasi.
Bahlil bahkan menyatakan akan segera melayangkan somasi dengan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang dinilainya telah mencatut namanya dalam isu tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026). Ia membantah kabar yang menyebut dirinya mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian sekitar tiga jam sebelum mereka diamankan dalam perkara yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan.
Bahlil mengaku baru mengetahui namanya menjadi perbincangan setelah tiba dari penerbangan pagi. Ia mempertanyakan asal-usul informasi yang menyebut seorang ketua umum partai politik bertemu dengan para jenderal sebelum penangkapan.
“Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” ujar Bahlil.
Tantang Penuduh Tunjukkan Bukti
Bahlil juga menanggapi tudingan yang disampaikan seorang tokoh senior melalui siniar di media sosial. Tanpa menyebut nama secara langsung, ia meminta pihak yang membangun narasi tersebut bertanggung jawab atas pernyataannya.
Menurut Bahlil, tuduhan yang menyeret namanya bukan persoalan ringan. Selain menyangkut reputasi pribadi, isu tersebut dinilai berpotensi mencederai kehormatan Partai Golkar yang dipimpinnya.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya,” tegasnya.
Ia menilai penyebaran informasi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan berisiko membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat, terlebih perkara yang dibicarakan menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Somasi 3 x 24 Jam, Jalur Hukum Jadi Pilihan
Bahlil menegaskan ancaman somasi tersebut bukan sekadar pernyataan spontan. Ia menyatakan akan mengambil langkah hukum setelah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mengaitkan namanya untuk memberikan klarifikasi.
“Saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” katanya.
Sikap tersebut menunjukkan Bahlil tidak ingin tuduhan yang menurutnya tidak berdasar terus berkembang tanpa penjelasan. Ia juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus disertai tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik.
Bahlil: Marwah Partai Tidak Bisa Dipertaruhkan
Lebih jauh, Bahlil menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan nama baik dirinya sebagai pejabat negara. Penyebutan ketua umum partai dalam isu sensitif, menurutnya, turut membawa konsekuensi terhadap kehormatan organisasi politik.
“Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur?” ucapnya.
Ia mengingatkan agar ruang demokrasi tidak digunakan untuk menyebarkan tuduhan yang belum teruji kebenarannya. Bahlil juga meminta agar pihak yang memiliki informasi terkait perkara tersebut menyampaikannya secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Isu Pertemuan Muncul di Tengah Pengusutan Penyadapan
Nama Bahlil terseret dalam spekulasi yang berkembang di media sosial dan sejumlah siniar politik, menyusul pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu narasi yang beredar menyebut adanya pimpinan partai politik yang diduga bertemu dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian beberapa jam sebelum penanganan perkara tersebut. Informasi itu kemudian berkembang menjadi spekulasi yang mengarah kepada Bahlil.
Namun, Bahlil secara terbuka membantah menghadiri pertemuan sebagaimana dituduhkan. Ia meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut membuktikan klaimnya, bukan sekadar membangun persepsi melalui ruang digital.
Di sisi lain, pengusutan dugaan penyadapan tetap menjadi persoalan yang harus ditangani berdasarkan bukti dan proses hukum. Spekulasi mengenai pihak-pihak yang diduga terkait tidak dapat diperlakukan sebagai fakta sebelum memperoleh konfirmasi dan pembuktian dari aparat berwenang.
Dengan ancaman somasi 3 x 24 jam tersebut, Bahlil kini menempatkan persoalan ini pada jalur klarifikasi dan kemungkinan proses hukum. Publik pun menunggu apakah pihak yang disebut-sebut dalam tudingan itu akan memberikan penjelasan, sekaligus bagaimana perkembangan pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Komentar