JurnalPatroliNews | Jakarta – Dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seusai rapat paripurna pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026), anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengangkat selembar kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi politik yang menurut Yanuar mencerminkan desakan sebagian masyarakat agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden setelah muncul polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.
Yanuar menjelaskan, pesan itu sengaja disampaikan di luar ruang sidang paripurna karena tidak tersedia kesempatan interupsi bagi anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, tulisan singkat tersebut dipilih agar pesan yang ingin disampaikan dapat langsung dipahami masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
“Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham. Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,” ujarnya.
Yanuar Klaim 12 Anggota PKS Telah Menandatangani Usulan
Yanuar mengungkapkan, dukungan terhadap penggunaan HMP di internal Fraksi PKS telah mencapai 12 anggota. Ia menyebut dirinya menjadi anggota ke-12 yang membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut.
“Saya sudah teken, saya sudah teken. 11 ya kalau enggak salah ya? Eh 12. Saya yang ke-12, paling bawah,” katanya.
Ia menilai penggunaan hak konstitusional DPR merupakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
Menurut Yanuar, setelah proses pemilihan dan pelantikan Presiden serta Wakil Presiden selesai, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi bagian penting dari fungsi parlemen.
“Ya, karena kan ini sebuah mekanisme yang tersedia, ya, disediakan oleh undang-undang dasar. Putusan MK mengatakan bahwa ini bukan lagi rezimnya proses pemilihan. Ya, jadi Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu proses pemilu sudah selesai. Beliau sudah dilantik dan beliau sekarang menjadi presiden dan wakil presiden. Maka, rezim sekarang adalah rezim pemerintahan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, DPR memiliki sejumlah instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk hak angket dan hak menyatakan pendapat. Namun, penggunaan hak tersebut tetap harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku.
“Dan itu diawasi oleh DPR. Dan kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran, maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya mulai dari angket, menyatakan pendapat, ya nanti dikirim ke MK, hasil putusan MK nanti dikembalikan ke DPR, DPR kemudian menyampaikan ke MPR ya sampai pada titik itu,” sambungnya.
Disebut Bukan Hanya Agenda PKS
Lebih jauh, Yanuar menyatakan komunikasi mengenai usulan HMP telah dilakukan dengan sejumlah fraksi di DPR. Ia mengklaim persoalan tersebut tidak hanya menjadi agenda politik PKS, melainkan telah menjadi pembicaraan lintas fraksi.
Menurutnya, sejumlah pihak juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPR. Karena itu, ia menyerahkan perumusan langkah selanjutnya kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
“Jadi biarlah pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang kemudian merumuskan langkah berikutnya seperti apa,” pungkasnya.
Aksi Yanuar dan pernyataannya menambah dinamika pembahasan usulan HMP terhadap Gibran. Meski demikian, penyampaian aspirasi, pengumpulan tanda tangan, dan penyerahan usulan belum dengan sendirinya berarti proses pemberhentian Wakil Presiden telah dimulai.
Secara konstitusional, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki tahapan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Karena itu, perkembangan usulan tersebut masih bergantung pada mekanisme resmi DPR dan tahapan konstitusi yang berlaku.
Komentar