JurnalPatroliNews |Tangerang Selatan – Aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerhati Hukum (DPP APH) di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan, Senin (9/11/2026), diwarnai ketegangan.
Massa aksi mengaku mendapat intimidasi dan provokasi dari sejumlah orang yang disebut mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
Ketegangan tersebut terjadi ketika APH menyampaikan tuntutan transparansi pengadaan jasa konsultansi di lingkungan Disperkimta Tangsel selama periode 2022–2026. Organisasi itu menyoroti 123 paket pekerjaan dengan nilai anggaran yang berdasarkan kajian mereka mencapai sekitar Rp11,73 miliar.
Koordinator aksi, Fikri, menyayangkan dugaan tindakan penghadangan yang dinilai mengganggu penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan penggunaan anggaran publik. Sangat disayangkan apabila penyampaian pendapat justru diwarnai tindakan provokatif maupun intimidasi.
Seharusnya semua pihak menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Fikri saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Fikri menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta agar penyampaian kritik tidak dihalangi oleh pihak mana pun.
APH Soroti 123 Paket Konsultansi Senilai Rp11,73 Miliar
Di luar persoalan ketegangan saat demonstrasi, APH membawa sejumlah temuan terkait pola pengadaan jasa konsultansi di Disperkimta Tangsel.
Direktur APH, Rizki, mengatakan berdasarkan analisis data pada portal INAPROC LKPP, pihaknya mencatat 123 paket pekerjaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp11,73 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 paket atau sekitar 92,7 persen tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung (PL). Sementara sembilan paket lainnya atau sekitar 7,3 persen menggunakan mekanisme tender atau seleksi.
Sorotan APH terutama tertuju pada distribusi pekerjaan yang menurut kajian mereka terkonsentrasi pada dua perusahaan penyedia jasa.
PT MKP disebut memperoleh 58 paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp5,52 miliar. Adapun PT AK tercatat mendapatkan 65 paket dengan nilai sekitar Rp6,21 miliar.
“Yang menjadi perhatian kami adalah pola distribusi pekerjaan yang terkonsentrasi pada dua perusahaan. Kami meminta pemerintah daerah membuka persoalan ini secara transparan dan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada intervensi atau praktik yang mencederai prinsip persaingan sehat dan akuntabilitas,” tegas Rizki.
APH meminta pemerintah daerah tidak hanya menjelaskan jumlah paket dan nilai anggaran, tetapi juga membuka dokumen yang dapat menunjukkan bagaimana proses pemilihan penyedia dilaksanakan.
Dugaan Pemecahan Paket Diminta Ditelusuri
Berdasarkan temuan tersebut, APH mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan pemecahan paket pekerjaan yang diduga bertujuan menghindari mekanisme tender atau seleksi terbuka.
Rizki mengakui bahwa pengadaan langsung merupakan salah satu metode yang diperbolehkan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, menurutnya, penggunaan metode tersebut tetap harus diperiksa apabila ditemukan indikasi pemecahan paket yang disengaja untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang semestinya.
APH meminta pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, hingga hasil pekerjaan konsultansi.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah perencanaan, penentuan nilai pekerjaan, pemilihan penyedia, dan hasil pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, APH meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan pejabat internal Disperkimta berinisial S yang disebut dalam kajian mereka. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi, pemeriksaan, dan pembuktian lebih lanjut.
Lima Tuntutan Disampaikan kepada Pemkot Tangsel
Dalam aksi tersebut, APH menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Pertama, meminta Kepala Disperkimta memberikan klarifikasi terbuka mengenai 123 paket pekerjaan jasa konsultansi senilai Rp11,73 miliar.
Kedua, mendesak Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait, termasuk dugaan keterlibatan pihak internal yang disebut dalam kajian APH.
Ketiga, meminta keterbukaan dokumen pengadaan, mulai dari KAK, HPS, kontrak, hingga hasil pekerjaan.
Keempat, meminta penghentian praktik pemecahan paket apabila pemeriksaan membuktikan adanya tindakan yang bertujuan menghindari tender atau seleksi terbuka.
Kelima, meminta penelusuran kemungkinan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir (beneficial ownership) dari kedua perusahaan penyedia jasa yang menjadi sorotan.
Rizki menyatakan APH memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak aksi berlangsung kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan tanggapan.
“Ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat. Kami meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan ini sebagai kritik biasa. Jika tidak ada respons yang memadai, APH akan menempuh langkah hukum melalui laporan resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandasnya.
APH menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila tidak memperoleh tanggapan yang dianggap memadai. Dugaan penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, hingga potensi kerugian keuangan negara diminta ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Disperkimta Belum Memberikan Klarifikasi
Sementara itu, terkait dugaan penghadangan dan intimidasi terhadap peserta demonstrasi, wartawan telah berupaya meminta tanggapan Sekretaris Disperkimta Tangsel, Hendri.
Namun, hingga berita ini disusun pada Selasa (10/11/2026), belum ada tanggapan atau keterangan resmi yang disampaikan pihak Disperkimta.
Klarifikasi dari pemerintah daerah, perusahaan penyedia jasa, maupun pihak yang disebut dalam kajian APH masih diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara berimbang.
Dugaan penyimpangan pengadaan maupun intimidasi terhadap peserta aksi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan satu pihak. Pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, dan hasil penelusuran aparat berwenang akan menjadi dasar untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran.
Transparansi penggunaan anggaran publik dan jaminan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat menjadi dua persoalan yang kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Komentar