JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan penolakan ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Klarifikasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk meluruskan informasi yang berkembang setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pembicaraan itu, Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prabowo Berikan Sejumlah Saran
Menurut Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat yang diutarakan Gibran. Namun, dalam pertemuan tersebut Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Wakil Presiden.
Pernyataan Mensesneg itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai respons Presiden terhadap keinginan Gibran untuk mundur.
Meski demikian, keterangan Istana belum menyatakan bahwa Prabowo telah menerima atau menyetujui pengunduran diri tersebut. Pernyataan yang disampaikan sejauh ini hanya menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen
Di sisi lain, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rangkaian pembicaraan dengan Presiden, menyusul dinamika hukum yang berkembang terkait keputusan MK dan MA.
“Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ungkap Prasetyo.
Langkah melalui PTUN menjadi bagian dari upaya hukum yang disebut Gibran untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Status Pengunduran Diri Belum Diumumkan
Keterangan Istana mengenai tidak adanya penolakan dari Prabowo menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Namun, publik perlu membedakan antara penyampaian niat pengunduran diri, respons Presiden, dan proses formal pemberhentian Wakil Presiden.
Hingga konferensi pers tersebut disampaikan, belum ada pengumuman bahwa Gibran telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya masih bergantung pada langkah yang ditempuh Gibran, proses hukum terkait dokumen pendidikannya, serta mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Klarifikasi Istana diharapkan memberikan kepastian mengenai isi pertemuan Prabowo dan Gibran, sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang mencampuradukkan niat pengunduran diri dengan keputusan resmi mengenai status jabatan Wakil Presiden.
Komentar