JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas birokrasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data dan dokumen pemerintahan. Masyarakat juga harus memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan,” kata Taj Yasin.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka. Dengan akses informasi yang memadai, publik dapat mengetahui kebijakan, program, serta pelayanan yang diselenggarakan pemerintah.
Pendekatan tersebut sekaligus diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan karena proses penyelenggaraan layanan publik dapat dipantau secara lebih terbuka.
PPID Mobile Permudah Akses Informasi
Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jateng adalah mengembangkan layanan digital melalui aplikasi PPID Mobile. Aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahan.
Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses informasi publik, mengajukan keberatan atas pelayanan informasi, serta memanfaatkan ruang partisipasi untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Keberadaan layanan digital tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang mengutamakan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, dan keterbukaan informasi.
Namun, transparansi digital juga perlu didukung oleh kualitas informasi yang akurat, pembaruan data secara berkala, serta respons yang jelas terhadap permohonan masyarakat. Dengan demikian, aplikasi tidak hanya menjadi sarana penyedia informasi, tetapi juga instrumen untuk memperkuat akuntabilitas badan publik.
Layanan Kesehatan Ikut Diperkuat
Keterbukaan informasi juga diterapkan dalam sektor kesehatan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pendaftaran secara daring, jadwal klinik dan dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.
Ketersediaan informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat merencanakan kebutuhan pelayanan kesehatan secara lebih mudah. Pasien dan keluarga juga dapat memperoleh gambaran mengenai layanan rumah sakit sebelum datang untuk mendapatkan perawatan.
Pengembangan layanan digital di sektor kesehatan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan dokumen pemerintahan, tetapi juga menyangkut kebutuhan praktis masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar.
Capaian Keterbukaan Informasi OPD dan Rumah Sakit
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025, sebanyak 26 dari 35 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng telah masuk kategori Informatif.
Jumlah tersebut setara dengan 74,28 persen dari keseluruhan OPD yang dievaluasi. Sementara itu, seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng telah mencapai kategori Informatif.
Capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan penerapan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah provinsi. Meski demikian, masih terdapat OPD yang perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi agar standar keterbukaan dapat diterapkan secara merata.
Taj Yasin mengatakan penguatan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui kegiatan literasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, OPD, serta lembaga pengawasan.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pentingnya pelayanan informasi sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan hak memperoleh informasi publik.
Transparansi Rekrutmen dan Pengisian Jabatan
Tidak hanya dalam pelayanan publik, Pemprov Jateng juga menyatakan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan birokrasi, khususnya proses pengisian jabatan aparatur.
Menurut Taj Yasin, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang mencakup asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi. Proses tersebut mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, serta profesionalisme aparatur sipil negara.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan bahwa mekanisme tersebut dijalankan secara terbuka dan sesuai ketentuan untuk mencegah praktik titip jabatan.
“Itu membuktikan bahwa keterbukaan kami benar-benar kita lakukan,” ujarnya.
Penerapan manajemen talenta menjadi salah satu aspek penting dalam membangun birokrasi profesional. Penempatan aparatur berdasarkan kompetensi dan kinerja diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan.
Rumah Rakyat Jadi Saluran Aspirasi Masyarakat
Selain memanfaatkan teknologi digital, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga membuka akses komunikasi langsung dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat.
Program tersebut menjadi salah satu saluran bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Keberadaan Rumah Rakyat diharapkan melengkapi layanan digital sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, baik melalui platform daring maupun komunikasi langsung.
Bagi Pemprov Jateng, keterbukaan informasi pada akhirnya bukan hanya persoalan menyediakan aplikasi atau memenuhi indikator penilaian badan publik. Lebih jauh, transparansi harus tercermin dalam kemudahan masyarakat memperoleh informasi, kejelasan pelayanan, serta kesediaan pemerintah menerima pengawasan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh OPD menerapkan standar keterbukaan secara konsisten, memperbarui informasi secara berkala, dan memberikan tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penguatan layanan digital, pembenahan birokrasi, serta partisipasi masyarakat, Pemprov Jateng berupaya menjadikan transparansi sebagai bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar kewajiban administratif.
Komentar