JurnalPatroliNews | Badung – Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan 28 warga negara asing (WNA) di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Mereka diduga terlibat dalam kegiatan investasi fiktif yang dijalankan secara terorganisasi dengan memanfaatkan sebuah lokasi sebagai kantor operasional.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, mengungkapkan bahwa puluhan WNA tersebut terdiri atas 24 warga negara Kamerun, tiga warga negara Turkmenistan, dan satu warga negara Georgia.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi di Ungasan yang diduga digunakan sebagai markas kegiatan ilegal oleh kelompok WNA tersebut.
“Pengungkapan ini berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut,” kata Novyandri dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (12/11/2026).
Diduga memiliki pembagian tugas terorganisasi
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas Imigrasi menemukan indikasi adanya pembagian peran dalam aktivitas kelompok tersebut.
Seorang warga negara Georgia diduga menjalankan fungsi sebagai manajer. Sementara itu, 24 warga negara Kamerun disebut bertugas sebagai operator dan administrator, sedangkan tiga warga negara Turkmenistan menjalankan tugas keamanan.
Pola pembagian tugas tersebut menjadi salah satu temuan yang diperiksa oleh petugas untuk mendalami aktivitas kelompok WNA tersebut.
Meski demikian, dugaan investasi fiktif dalam kasus ini perlu dibedakan dari temuan administratif keimigrasian. Penetapan adanya tindak pidana penipuan atau kejahatan investasi memerlukan proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Mayoritas menggunakan izin tinggal kunjungan
Novyandri menjelaskan, sebagian besar WNA yang diamankan merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple entry dengan indeks D12. Namun, terdapat tiga orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-28 WNA tersebut dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dan memberikan keterangan tidak benar dalam proses pengajuan visa atau izin tinggal.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Imigrasi untuk melakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Novyandri menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Indonesia akan terus dilakukan, terutama apabila ditemukan indikasi penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan.
“Tentunya tidak akan kami biarkan WNA yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Seluruhnya menunggu proses deportasi
Setelah dikenai tindakan administratif, ke-28 WNA tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk menunggu proses deportasi.
Deportasi merupakan tindakan administratif keimigrasian yang dapat dilakukan terhadap orang asing berdasarkan pelanggaran yang ditemukan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kasus ini, Imigrasi menyatakan seluruh WNA yang diamankan akan dideportasi. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, proses pemulangan masih menunggu penyelesaian tahapan administratif.
Pengawasan orang asing di Bali diperketat
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Bali akan terus diperkuat.
Menurutnya, kawasan wisata menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan karena tingginya mobilitas warga negara asing dari berbagai negara.
“TIdak ada ruang bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” kata Ramdhani.
Penindakan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan izin tinggal dan menjalankan aktivitas sesuai peruntukannya.
Bagi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional, pengawasan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kepercayaan terhadap sektor pariwisata.
Meski demikian, penanganan dugaan investasi fiktif tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan kelompok tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang dirugikan.
Komentar