JurnalPatroliNews | Malang – Praktik pengadaan seragam sekolah yang dinilai membebani orang tua siswa kembali menjadi sorotan. Kali ini, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang mengambil langkah resmi dengan melayangkan petisi kepada sejumlah pemangku kebijakan di Malang Raya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Melalui surat bernomor 3/SKL-MLG/XI/2026, LIRA mendesak pemerintah daerah dan instansi pendidikan segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang konkret untuk menghentikan praktik pengadaan maupun penjualan seragam sekolah yang berpotensi menjadi pungutan terselubung, khususnya di sekolah negeri.
Petisi tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wali Kota Malang, Bupati Malang, serta pimpinan DPRD dan dinas pendidikan di tingkat kota dan kabupaten Malang.
Langkah ini bukan tanpa alasan. LIRA mengaku menerima berbagai pengaduan masyarakat mengenai pembebanan biaya seragam sekolah yang dianggap memberatkan orang tua, terutama ketika memasuki tahun ajaran baru.
Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu P., S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sebatas persoalan administrasi sekolah. Menurutnya, praktik yang mengandung unsur pemaksaan dan pembebanan biaya secara tidak transparan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Pengiriman petisi ini juga merupakan tindak lanjut pengarahan dari LIRA Jawa Timur sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang terus bermunculan.
Tiga Pola yang Menjadi Sorotan LIRA
Dalam petisinya, LIRA mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang dinilai membuat praktik pengadaan seragam sekolah sulit dihentikan.
Pertama, adanya dugaan kepatuhan semu terhadap aturan. Larangan penjualan seragam oleh sekolah diduga disiasati melalui penggunaan entitas atau pihak lain sehingga transaksi terlihat tidak dilakukan langsung oleh satuan pendidikan.
Kedua, dugaan pemaksaan terselubung melalui surat pernyataan bermaterai yang menggunakan istilah pembelian atau pembayaran secara sukarela. LIRA mempertanyakan sejauh mana kesukarelaan tersebut benar-benar diberikan oleh orang tua apabila terdapat tekanan atau kewajiban tidak tertulis dari pihak sekolah.
Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap praktik yang dikeluhkan masyarakat. LIRA menilai tidak adanya penindakan yang memberikan efek jera berpotensi membuat persoalan serupa terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Ketiga persoalan tersebut menjadi dasar bagi LIRA untuk meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi menghadirkan mekanisme pengawasan dan penegakan aturan yang jelas.
Regulasi Sudah Mengatur, Implementasi Dipertanyakan
Dari sisi hukum, LIRA merujuk sejumlah ketentuan yang mengatur larangan penjualan seragam sekolah oleh satuan pendidikan serta tanggung jawab pengadaan pakaian seragam.
Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 181 dan Pasal 198, terdapat larangan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan, maupun komite sekolah untuk menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah mengatur bahwa pengadaan seragam menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1).
Pasal 13 regulasi tersebut juga melarang sekolah mewajibkan pembelian seragam baru pada setiap kenaikan kelas maupun penerimaan peserta didik baru.
LIRA turut menyoroti Pasal 1321 KUHPerdata mengenai syarat sahnya kesepakatan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan dapat dipersoalkan apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
Dalam konteks ini, LIRA menilai penggunaan surat pernyataan bermaterai yang mencantumkan kata sukarela perlu ditelusuri apabila dalam praktiknya terdapat tekanan terhadap orang tua siswa.
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, serta pemeriksaan terhadap masing-masing praktik yang dilaporkan.
Pemerintah dan DPRD Diminta Tidak Tutup Mata
LIRA Kabupaten Malang menilai persoalan pungutan seragam tidak akan selesai apabila pemerintah hanya mengandalkan larangan normatif tanpa pengawasan yang efektif.
Karena itu, seluruh pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun aparat penegak hukum di Malang Raya, didesak mengambil peran aktif dalam memastikan regulasi benar-benar dijalankan.
LIRA juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sekolah negeri, komite sekolah, maupun pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan seragam. Transparansi harga, mekanisme pembelian, dan kebebasan orang tua menentukan tempat pembelian dinilai menjadi aspek penting yang harus dijamin.
Bagi masyarakat, seragam sekolah semestinya tidak berubah menjadi beban tambahan yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya di luar kemampuan ekonomi keluarga.
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan berjalan adil dan tidak dibayangi praktik pembebanan biaya yang bertentangan dengan ketentuan.
Petisi Menjadi Ujian Keberpihakan terhadap Orang Tua Siswa
Melalui petisi tersebut, LIRA berharap para pemangku kebijakan segera memberikan respons konkret, bukan sekadar menerima surat pengaduan atau mengeluarkan pernyataan normatif.
Pemerintah daerah dan dinas pendidikan diharapkan menyusun langkah pengawasan yang terukur, membuka kanal pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Pada akhirnya, persoalan seragam sekolah bukan hanya menyangkut pakaian yang dikenakan peserta didik. Lebih dari itu, persoalan ini berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, transparansi pengelolaan pendidikan, dan tanggung jawab negara dalam menghadirkan layanan pendidikan yang adil.
JurnalPatroliNews – Desakan LIRA Malang kini menempatkan pemerintah daerah dan instansi pendidikan pada satu pertanyaan mendasar: apakah regulasi yang selama ini melarang praktik penjualan dan kewajiban pembelian seragam benar-benar akan ditegakkan, atau justru terus berhenti sebagai aturan tertulis tanpa pengawasan yang efektif?
Komentar