JurnalPatroliNews | Jakarta – Tiga Prioritas Ketenagakerjaan menjadi strategi utama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menghadapi perubahan besar dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), otomasi, serta dinamika ekonomi global.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa transformasi teknologi tidak cukup hanya direspons melalui pengadaan mesin, sistem digital, dan pembaruan proses produksi. Perubahan tersebut harus diikuti kesiapan sumber daya manusia (SDM), peningkatan produktivitas perusahaan, serta sistem pelindungan pekerja yang mampu mengikuti perkembangan zaman.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Yassierli dalam pertemuan ekosistem mitra dan pemasok (supplier) Huawei Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah kebutuhan kompetensi di berbagai sektor industri. Pengaruh AI dan otomasi tidak hanya dirasakan dalam proses produksi, tetapi juga mulai mengubah pekerjaan administratif, layanan, hingga aktivitas perkantoran.
Kondisi tersebut menuntut perusahaan dan tenaga kerja untuk terus beradaptasi. Tanpa peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, perubahan teknologi berpotensi memperlebar kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Prioritas pertama: memperkuat kompetensi tenaga kerja
Kemnaker menempatkan peningkatan kompetensi SDM sebagai prioritas pertama. Langkah ini dijalankan melalui Program Pemagangan Nasional dan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN).
Kedua program tersebut dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan calon tenaga kerja melalui pembelajaran, pelatihan, serta praktik langsung di lingkungan industri.
Yassierli menilai keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum menjadi faktor penting. Materi pelatihan harus mengacu pada kebutuhan nyata di lapangan agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap memasuki dunia kerja.
“Pelatihan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar lulusannya benar-benar siap memasuki dunia kerja,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Dengan pendekatan tersebut, pelatihan vokasi diharapkan tidak berhenti pada pemberian sertifikat atau penyelesaian program pembelajaran. Hasil akhirnya harus tercermin pada kemampuan peserta dalam menjalankan pekerjaan sesuai standar industri.
Kemnaker juga memperhatikan pentingnya akses pelatihan yang inklusif. Kesempatan peningkatan kompetensi perlu terbuka bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas yang adaptif.
Kebijakan inklusif ini menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi dunia kerja tidak hanya menguntungkan kelompok tenaga kerja tertentu, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Prioritas kedua: produktivitas perusahaan harus ikut meningkat
Peningkatan kualitas tenaga kerja perlu berjalan beriringan dengan pembenahan sistem kerja perusahaan. Karena itu, produktivitas menjadi prioritas kedua dalam strategi Kemnaker.
Yassierli menilai produktivitas tidak dapat hanya dibebankan kepada pekerja. Kualitas proses bisnis, pengelolaan organisasi, pengembangan produk, serta kebijakan internal perusahaan juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil kerja.
Untuk mendorong agenda tersebut, Kemnaker memperkuat kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO).
Kolaborasi itu mencakup pengembangan tenaga ahli produktivitas serta pendampingan kepada perusahaan. Ruang lingkup pendampingan antara lain perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, dan penyempurnaan kebijakan internal agar kegiatan usaha berjalan lebih efektif.
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Pendekatan ini menempatkan produktivitas sebagai tanggung jawab bersama antara tenaga kerja, manajemen perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut mampu memanfaatkan teknologi secara tepat. Namun, penerapan teknologi perlu disertai peningkatan kemampuan pekerja agar inovasi tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang pengembangan pekerjaan dengan nilai tambah lebih tinggi.
Prioritas ketiga: daya saing harus berjalan bersama pelindungan pekerja
Prioritas ketiga yang disiapkan Kemnaker adalah memperkuat pelindungan pekerja. Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan daya saing industri tidak boleh mengabaikan hak dan keselamatan tenaga kerja.
Agenda tersebut mencakup pembaruan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam pembaruan kerangka hukum, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.
Regulasi tersebut menjadi kerangka hukum baru yang mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta mencabut sebagian ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pembentukannya juga merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan tenaga kerja pada berbagai sektor.
Semangat yang diusung dalam kebijakan tersebut adalah “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”. Prinsip ini menegaskan bahwa kemajuan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan.
Hubungan industrial diperkuat melalui dialog sosial
Selain pembaruan regulasi, Kemnaker juga mendorong penguatan hubungan industrial melalui Kerangka Maturitas Hubungan Industrial atau Industrial Relations Maturity Framework.
Kerangka tersebut diarahkan untuk membangun pola kemitraan transformatif antara perusahaan dan pekerja melalui dialog sosial yang konstruktif dan saling menguntungkan.
Hubungan industrial yang sehat menjadi salah satu unsur penting dalam menghadapi perubahan teknologi. Perusahaan membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi, sementara pekerja memerlukan kepastian mengenai hak, keselamatan, dan keberlanjutan pekerjaan.
Melalui dialog sosial, kedua pihak diharapkan dapat membangun kesepahaman ketika menghadapi perubahan proses produksi, kebutuhan keterampilan baru, maupun penyesuaian organisasi kerja.
Kemitraan industri menjadi kunci menghadapi perubahan
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli mengapresiasi langkah Huawei Indonesia yang membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya.
Ia berharap pola kolaborasi semacam itu dapat diperluas oleh pelaku industri lainnya. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting karena perusahaan memiliki pemahaman langsung mengenai perkembangan teknologi, kebutuhan kompetensi, serta tantangan operasional di sektor masing-masing.
Ke depan, transformasi industri akan menuntut hubungan yang semakin erat antara pemerintah, perusahaan, lembaga pelatihan, dan tenaga kerja.
Kemnaker menempatkan peningkatan kompetensi, produktivitas, dan pelindungan pekerja sebagai tiga agenda yang saling berkaitan. Ketiganya diharapkan menjadi fondasi agar Indonesia tidak hanya mampu mengikuti perubahan teknologi, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja yang adaptif, kompetitif, dan tetap memperoleh pelindungan.
Tantangan utama bukan semata-mata seberapa cepat industri mengadopsi teknologi baru, melainkan bagaimana perubahan tersebut menghasilkan kemajuan ekonomi yang juga memberikan manfaat bagi pekerja.
Komentar