JurnalPatroliNews | Manila – ASEAN DEFA Diprakarsai Indonesia resmi memasuki babak baru setelah 11 negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi tonggak integrasi ekonomi digital kawasan sekaligus menandai selesainya perundingan yang dimulai pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Pertemuan ke-28 ASEAN Economic Community Council (AECC). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia bersama para menteri dan perwakilan negara anggota ASEAN lainnya.
Kesepakatan ini menjadi salah satu capaian penting diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat regional. Inisiatif pembentukan DEFA mulai didorong ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023, sebelum melalui proses negosiasi selama kurang lebih tiga tahun.
Airlangga, yang juga menjabat Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, menegaskan bahwa DEFA merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah persaingan ekonomi digital global.
“Kesepakatan ini tidak hanya menjadi kerangka kerja sama perdagangan digital, tetapi juga menjadi fondasi penting memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan,” tutur Airlangga.
Ekonomi Digital ASEAN Dibidik Tembus US$2 Triliun
Melalui implementasi DEFA, potensi ekonomi digital ASEAN diproyeksikan meningkat dua kali lipat, dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.
Potensi tersebut didukung oleh besarnya pasar kawasan. ASEAN memiliki sekitar 693 juta penduduk yang menjadi basis konsumen, pelaku usaha, pekerja, serta pengguna layanan digital.
Integrasi ekonomi digital diharapkan dapat memperluas perdagangan lintas negara, menyederhanakan transaksi elektronik, memperkuat sistem pembayaran, dan membuka peluang bagi perusahaan dari berbagai skala untuk menjangkau pasar regional.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru atau new engine of growth. Pelaku usaha nasional diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk memasarkan produk dan layanan melalui ekosistem digital ASEAN.
Namun, besarnya potensi ekonomi digital tersebut tidak otomatis menjamin peningkatan aktivitas perdagangan. Manfaatnya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, keamanan transaksi, serta kemampuan pelaku usaha memanfaatkan teknologi.
Perdagangan Digital hingga Perlindungan Data
Sebagai kerangka kerja sama ekonomi digital yang komprehensif, ASEAN DEFA mencakup sejumlah sektor strategis.
Ruang lingkupnya antara lain perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara atau cross-border e-commerce, sistem pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, pemanfaatan teknologi baru, pelindungan data pribadi, keamanan siber, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kesepakatan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem digital kawasan yang lebih terhubung, aman, inklusif, dan kompetitif.
Bagi pelaku UMKM, integrasi digital membuka peluang memperluas pasar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jaringan distribusi konvensional. Produk lokal berpotensi menjangkau konsumen di negara ASEAN lainnya melalui platform perdagangan elektronik dan sistem pembayaran yang semakin terintegrasi.
Di sisi lain, kemudahan transaksi lintas negara juga membutuhkan perlindungan konsumen, keamanan data, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian persoalan perdagangan digital.
Karena itu, implementasi DEFA perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis yang dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh negara anggota.
Indonesia Dorong Percepatan Rencana Implementasi
Setelah penandatanganan, perhatian negara-negara ASEAN beralih pada tahapan pelaksanaan kesepakatan.
Indonesia mendorong percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan tetap memperhatikan kesiapan domestik masing-masing negara. Langkah tersebut diperlukan agar kesepakatan regional tidak berhenti pada dokumen kerja sama, tetapi dapat diterapkan melalui kebijakan dan program yang terukur.
Airlangga menekankan pentingnya keterkaitan rencana implementasi DEFA dengan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN 2026–2030.
Indonesia juga menyoroti perlunya keterlibatan dunia usaha dalam proses implementasi, termasuk penguatan kapasitas UMKM agar mampu mengambil manfaat dari integrasi pasar digital kawasan.
Dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda di setiap negara, pelaksanaan DEFA membutuhkan koordinasi dan penyesuaian kebijakan. Harmonisasi regulasi, infrastruktur digital, kompetensi tenaga kerja, serta tata kelola data menjadi sejumlah pekerjaan penting yang harus diselesaikan.
Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen
Bagi pemerintah Indonesia, ASEAN DEFA juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap agenda transformasi digital nasional.
Perluasan transaksi lintas negara dan peningkatan partisipasi perusahaan nasional dalam perdagangan digital regional diproyeksikan dapat menjadi tambahan sumber pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah optimistis optimalisasi kesepakatan tersebut dapat mendukung upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada periode 2028–2029.
Meski demikian, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan berbagai faktor, mulai dari peningkatan investasi, produktivitas industri, daya saing UMKM, kualitas tenaga kerja, hingga kepastian regulasi.
ASEAN DEFA menjadi salah satu instrumen kerja sama yang diharapkan memperluas peluang ekonomi, bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan.
Penandatanganan Menjadi Awal Pekerjaan Baru
Penandatanganan ASEAN DEFA menandai keberhasilan menyelesaikan proses negosiasi yang dimulai pada 2023. Namun, tantangan berikutnya justru berada pada tahap implementasi.
Sekretariat ASEAN menyebut perjanjian tersebut diharapkan mulai berlaku pada awal 2027. Seluruh negara anggota kini perlu menyiapkan langkah lanjutan agar ketentuan kerja sama dapat dijalankan secara efektif.
Bagi Indonesia, keberhasilan inisiatif yang diprakarsai pada masa Keketuaan ASEAN 2023 akan semakin bermakna apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Integrasi ekonomi digital kawasan pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai transaksi yang diproyeksikan, tetapi juga dari terbukanya akses pasar, meningkatnya daya saing UMKM, terciptanya peluang kerja, serta terjaminnya keamanan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital.
ASEAN DEFA kini memasuki tahap baru. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan seluruh negara anggota menerjemahkan kesepakatan regional menjadi kebijakan konkret yang memberikan manfaat bagi perekonomian kawasan.
Komentar