JurnalPatroliNews | Palu – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan pertambangan dinikmati negara. Arahan tersebut ditujukan kepada jajaran menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam agar manfaat kekayaan mineral Indonesia lebih besar dirasakan masyarakat.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan memperingati Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden menegaskan, seluruh izin usaha pertambangan (IUP) harus dikelola dengan memastikan negara memperoleh porsi manfaat yang lebih besar. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.
Kebijakan tersebut, menurut Presiden, tidak berarti menutup pintu bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan. Pemerintah tetap membutuhkan investasi untuk mendukung pembiayaan, pembangunan fasilitas, dan pengembangan kegiatan usaha.
Namun, Prabowo menekankan bahwa setelah modal investor kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
“Karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” katanya.
Pengawasan ekspor diperketat
Selain menyoroti pembagian manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap ekspor komoditas sumber daya alam.
Presiden menyatakan pemerintah menerapkan mekanisme ekspor melalui satu pintu dengan melibatkan lembaga yang ditunjuk. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan volume komoditas yang dikirim ke luar negeri sesuai dengan laporan resmi sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dapat ditekan.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap persoalan transparansi perdagangan komoditas tambang. Ketepatan pencatatan volume ekspor menjadi penting karena berkaitan dengan pengawasan produksi, kewajiban perusahaan, serta penerimaan negara.
Dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap aktivitas ekspor dapat dipantau secara lebih akurat dan mengurangi peluang manipulasi pelaporan.
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan
Prabowo menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pertambangan harus berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi tersebut menempatkan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam sebagai prinsip untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Presiden, perekonomian nasional harus diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok atau pihak tertentu, tetapi harus memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa.
“Alhamdulillah sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi. Berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” ujarnya.
Arah kebijakan tersebut menempatkan negara bukan hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Tantangan implementasi kebijakan
Target minimal 70 persen manfaat pertambangan untuk negara menjadi arahan penting dalam pembenahan sektor mineral dan batu bara. Namun, pelaksanaannya membutuhkan penjabaran teknis yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten.
Sejumlah aspek perlu diperjelas, mulai dari definisi manfaat atau hasil yang menjadi dasar penghitungan 70 persen, mekanisme pembagian keuntungan, bentuk partisipasi kepemilikan negara, hingga perlakuan terhadap investasi yang telah berjalan.
Kepastian tersebut penting untuk memberikan kejelasan kepada pemerintah, badan usaha milik negara, pemegang IUP, dan investor. Tanpa mekanisme yang terukur, target pembagian manfaat berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, pengawasan ekspor juga membutuhkan sistem pencatatan dan verifikasi yang transparan, termasuk koordinasi antarlembaga serta pengawasan terhadap kesesuaian data produksi dan pengiriman komoditas.
Pernyataan Presiden di Palu dengan demikian membawa dua agenda utama: memperbesar manfaat ekonomi pertambangan yang diterima negara dan memperkuat pengawasan perdagangan sumber daya alam.
Pemerintah diharapkan dapat menerjemahkan arahan tersebut ke dalam kebijakan operasional yang memberikan kepastian hukum, menjaga iklim investasi, dan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Komentar