JurnalPatroliNews | Aceh – Ancaman cuaca ekstrem kembali membayangi sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat pada 14–16 November 2026 menyusul terpantau dua bibit siklon tropis yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah Sumatera.
Menghadapi ancaman tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan. Seluruh unsur penanggulangan bencana diminta memastikan personel, fasilitas pelayanan dasar, dan logistik berada dalam kondisi siap menghadapi kemungkinan bencana susulan.
Dua bibit siklon tropis yang menjadi perhatian BMKG adalah 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Dampak tidak langsung kedua sistem tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BNPB juga mengimbau masyarakat di tiga provinsi tersebut meningkatkan kewaspadaan.
Sejumlah wilayah Aceh masuk kategori waspada hujan lebat
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai potensi petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus karena sejumlah daerah masih menjalani proses pemulihan setelah bencana sebelumnya. Curah hujan yang kembali meningkat berpotensi memperbesar risiko genangan, banjir, dan tanah longsor, terutama di kawasan yang kondisi lingkungan serta infrastrukturnya belum sepenuhnya pulih.
Tito minta seluruh unsur penanggulangan bencana siaga
Tito meminta para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak segera memperoleh informasi mengenai perkembangan cuaca dan risiko bencana di daerah masing-masing.
Kesiapsiagaan, menurutnya, harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, serta penyediaan logistik kebutuhan masyarakat.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.
Langkah antisipasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memahami risiko di lingkungannya tanpa menimbulkan kepanikan yang tidak diperlukan.
41 banjir susulan terjadi di tiga provinsi
Ancaman cuaca ekstrem kali ini menjadi perhatian serius karena Aceh masih menghadapi dampak bencana sebelumnya. Tito sebelumnya mengungkapkan bahwa sepanjang April hingga Oktober 2026 telah terjadi sedikitnya 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, 18 kejadian tercatat di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan 15 di Sumatera Barat. <Cite refs={[“turn130709search8″,”turn130709search1”]}/>
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama penanganan pascabencana.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak [di tiga provinsi],” ujar Tito.
Percepatan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur utama, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah tersedia untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah yang memiliki risiko banjir.
Selain pembenahan infrastruktur sungai, pemerintah juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi potensi hujan di kawasan terdampak.
“Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada [curahnya] minimal,” jelas Tito.
Banjir susulan sudah terjadi di Aceh Tamiang
Gambaran ancaman tersebut terlihat di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/11/2026), Tim Satgas PRR bersama pemerintah daerah meninjau Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta lokasi hunian sementara (huntara) di Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata.
Di Desa Balai, banjir yang terjadi sejak Kamis (12/11/2026) dilaporkan menggenangi permukiman warga dengan ketinggian air sekitar 0,5 hingga 1,5 meter.
Sementara itu, di kawasan huntara Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata, air sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian sekitar 30–40 sentimeter.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman banjir susulan tidak lagi sebatas potensi berdasarkan prakiraan cuaca, tetapi telah berdampak langsung pada sejumlah permukiman.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus memantau perkembangan situasi dan mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana apabila kondisi banjir meluas dan membutuhkan penanganan khusus.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana apabila banjir kembali terjadi. Jika dampaknya meluas, penetapan status tanggap darurat dapat dilakukan sesuai ketentuan agar penanganan dan penggunaan anggaran darurat dapat dipercepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kesiapsiagaan menjadi faktor penting agar bencana susulan tidak memperburuk kondisi masyarakat yang sedang berupaya memulihkan kehidupan mereka.
Pemerintah pusat dan daerah kini dituntut memastikan peringatan dini BMKG benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, mulai dari kesiapan petugas, perlindungan warga, pengamanan kawasan rawan, hingga ketersediaan logistik dan layanan kesehatan.
Komentar