JurnalPatroliNews | Jakarta – Kebiasaan meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam berbagai pelayanan publik maupun transaksi perbankan berpotensi segera berakhir. Komisi II DPR RI tengah mendorong perubahan mendasar dalam sistem administrasi kependudukan melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Salah satu terobosan yang menjadi perhatian adalah pengaturan larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan. Sebagai gantinya, verifikasi identitas masyarakat akan diarahkan menggunakan sistem pembacaan data digital yang terintegrasi dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa praktik meminta fotokopi KTP masih ditemukan, bahkan ketika seseorang mengakses layanan perbankan.
Ironisnya, data kependudukan masyarakat sebenarnya telah direkam dan tersimpan dalam sistem Dukcapil. Namun, pemanfaatan infrastruktur data tersebut dinilai belum berjalan optimal di seluruh kementerian, lembaga, maupun institusi swasta.
Pengalaman itu disampaikan Rifqinizamy ketika membuka rapat kerja tingkat I pembahasan perubahan RUU Adminduk bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Di Komisi ini pernah ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih dimintai fotokopi KTP,” ungkap Rifqi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi administrasi kependudukan dengan praktik pelayanan yang masih mengandalkan dokumen fisik.
Padahal, Indonesia telah memiliki infrastruktur identitas digital yang mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP elektronik, serta data biometrik berupa sidik jari, pengenalan wajah (face recognition), dan pemindaian retina.
Seluruh instrumen tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempermudah proses autentikasi identitas masyarakat tanpa harus terus-menerus menggandakan dokumen kependudukan.
NIK Diproyeksikan Menjadi Identitas Tunggal Nasional
Dalam pembahasan revisi UU Adminduk, Komisi II DPR RI menginginkan adanya peningkatan fungsi NIK agar menjadi Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal nasional.
Dengan konsep tersebut, NIK diharapkan menjadi pintu utama dalam mengakses berbagai layanan publik maupun layanan lain yang membutuhkan verifikasi identitas.
Rifqinizamy menilai, penguatan fungsi NIK merupakan langkah penting untuk membangun sistem administrasi negara yang lebih terintegrasi, efisien, dan tidak lagi membebani masyarakat dengan persyaratan dokumen berulang.
“Revisi terhadap Undang-Undang Adminduk yang ingin kita ikhtiarkan kira-kira ingin menaikkan level, menaikkan makom, sekaligus menjadikan Nomor Induk Kependudukan kita sebagai pintu masuk satu-satunya bagi layanan publik yang ada di Indonesia. Ini senafas dengan telah disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional, sehingga setiap lembaga tidak perlu membangun mekanisme pendataan identitas secara berulang apabila data yang dibutuhkan telah tersedia dan dapat diverifikasi melalui sistem pemerintah.
Larangan Fotokopi KTP Harus Diikuti Infrastruktur Digital
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan bahwa larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar dokumen kependudukan menjadi salah satu substansi penting dalam perubahan regulasi tersebut.
Namun, menurut Aria, larangan itu tidak boleh hanya berhenti sebagai ketentuan normatif. Pemerintah harus memastikan seluruh penyelenggara pelayanan memiliki perangkat pembaca data digital yang memadai.
Kesiapan tersebut juga mencakup sektor swasta dan pelaku usaha kecil yang selama ini masih mengandalkan dokumen fisik dalam proses administrasi maupun verifikasi pelanggan.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” jelas Aria.
Selain itu, revisi regulasi akan memperkuat integrasi NIK melalui interoperabilitas antarsistem. Pengaturan tersebut mencakup mekanisme pemberian hak akses, pertukaran informasi, serta kewajiban menyediakan data balikan kepada sistem administrasi kependudukan.
Dengan demikian, pemanfaatan data kependudukan tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan, tetapi juga harus memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Perlindungan Data Pribadi Menjadi Tantangan Serius
Di balik ambisi membangun identitas tunggal nasional, terdapat persoalan besar yang tidak boleh diabaikan, yakni keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Aria Bima menyebutkan bahwa revisi UU Adminduk memuat sejumlah pokok pengaturan strategis. Di antaranya kewajiban pemerintah memberikan pelayanan secara aktif atau jemput bola, optimalisasi NIK sebagai identitas tunggal, perlindungan data pribadi, serta penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Regulasi tersebut juga mencakup pengaturan identitas bagi anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah, nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, mekanisme pengaduan, hingga sanksi administratif bagi penyelenggara maupun pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data.
Menurut Aria, penerapan identitas tunggal harus disertai sistem keamanan yang kuat. Sebab, data kependudukan, terlebih informasi biometrik, merupakan informasi sensitif yang berpotensi menimbulkan dampak serius apabila disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.
“Penerapan SIN juga membawa risiko penyalahgunaan data pribadi. Keberhasilannya ditentukan oleh regulasi yang efektif, kapasitas aparatur dalam keamanan siber, literasi digital masyarakat, serta kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN,” kata dia.
Peringatan tersebut menjadi penting mengingat semakin luasnya pemanfaatan data digital dalam kehidupan masyarakat. Integrasi identitas nasional harus dibangun dengan sistem pembatasan akses, pengamanan informasi, serta pengawasan terhadap pihak-pihak yang memperoleh kewenangan mengakses data penduduk.
Aktivasi Identitas Digital Baru 8,29 Persen
Tantangan lain yang menjadi perhatian DPR adalah tingkat pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang masih relatif rendah.
Aria mengungkapkan, jumlah masyarakat yang telah mengaktifkan IKD tercatat sebanyak 17.564.975 jiwa atau sekitar 8,29 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital administrasi kependudukan masih membutuhkan sosialisasi dan perluasan akses secara berkelanjutan.
Pemerintah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan. Masyarakat perlu memperoleh edukasi agar tidak sembarangan memberikan data pribadi maupun informasi autentikasi kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya.
“Perluasan pemanfaatan dan sosialisasi harus berkelanjutan disertai kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan layanan Adminduk,” tegas Aria.
Digitalisasi Jangan Sampai Menghilangkan Hak Masyarakat
Aria juga mengingatkan bahwa transformasi administrasi kependudukan tidak boleh menciptakan hambatan baru bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat, jaringan internet, maupun kemampuan memadai untuk mengakses layanan digital.
Pelayanan tatap muka, pendampingan petugas, serta mekanisme jemput bola harus tetap dipertahankan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, keberhasilan reformasi administrasi kependudukan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah akun digital yang diaktifkan atau target penggunaan teknologi.
Lebih dari itu, ukuran keberhasilan harus terlihat dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh hak pelayanan administrasi dan publik tanpa diskriminasi akibat keterbatasan akses teknologi.
“Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan. Utama di wilayah 3T, karena digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas. Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” tegasnya.
Pembahasan revisi UU Adminduk ini menjadi momentum penting untuk membenahi sistem identitas nasional. Jika dirancang dengan infrastruktur yang siap, perlindungan data yang kuat, dan pengawasan yang efektif, kebijakan tersebut berpotensi memangkas birokrasi sekaligus mengakhiri praktik pengumpulan fotokopi dokumen kependudukan secara berulang.
Namun, pekerjaan terbesar pemerintah bukan hanya melarang fotokopi KTP. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan seluruh lembaga mampu menggunakan data secara terintegrasi, bertanggung jawab, dan aman, tanpa mengorbankan hak masyarakat atas perlindungan identitas pribadinya.















Komentar