JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendukung rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.
Program tersebut ditujukan kepada lebih dari 200 juta warga, dengan setiap rekening rencananya memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira US$600 juta atau sekitar Rp11 triliun,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Rp11 Triliun dari APBN
Besarnya anggaran yang disiapkan menunjukkan skala program rekening massal ini cukup besar.
Dengan sasaran lebih dari 200 juta masyarakat dan dana pembukaan Rp50.000 untuk setiap rekening, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran berada di kisaran Rp11 triliun.
Namun, Airlangga belum memastikan apakah seluruh kebutuhan tersebut akan dibebankan kepada APBN 2026 atau sebagian masuk dalam APBN 2027.
Artinya, struktur anggaran program masih dalam pembahasan pemerintah.
Skema Belum Final
Airlangga mengatakan pemerintah masih menyusun mekanisme teknis program tersebut.
Pembahasan dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum pelaksanaan dimulai.
“Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” kata Airlangga.
Koordinasi dengan kedua lembaga tersebut diperlukan karena program menyangkut sistem pembayaran, perbankan, data masyarakat dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Dilakukan Bertahap
Pemerintah tidak akan membuka seluruh rekening secara serentak.
Airlangga mengatakan pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap.
Pemerintah berharap program tersebut sudah dapat mulai berjalan sebelum akhir 2026.
Tahapan tersebut menjadi penting karena jumlah calon penerima mencapai lebih dari 200 juta orang.
Selain persoalan kapasitas sistem, pemerintah juga perlu memastikan proses identifikasi masyarakat berjalan akurat dan tidak menimbulkan rekening ganda.
Buntut Arahan Prabowo
Rencana pembukaan rekening massal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.
Pemerintah menilai kepemilikan rekening merupakan bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Rekening bank dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai layanan keuangan formal, mulai dari transaksi hingga produk perbankan lainnya.
BRI dan BSI Jadi Kandidat Pelaksana
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa mekanisme pembukaan rekening massal sedang dipersiapkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kedua bank tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah mengenai bagaimana layanan rekening dapat dibuka secara luas untuk masyarakat.
Namun, skema final mengenai pembagian target, mekanisme pembukaan rekening dan teknis penyaluran dana pembukaan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Sinkronisasi dengan Dukcapil
Salah satu tantangan utama program rekening massal adalah memastikan data penerima benar-benar akurat.
Airlangga mengatakan pemerintah mempertimbangkan sinkronisasi dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan satu identitas warga terhubung dengan data rekening yang tepat.
Dengan jumlah sasaran yang mencapai ratusan juta orang, akurasi identitas menjadi faktor krusial.
Hindari Data Ganda
Program rekening massal membutuhkan sistem verifikasi yang kuat.
Sinkronisasi data kependudukan dengan sistem keuangan harus mampu memastikan tidak terjadi duplikasi identitas maupun rekening.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga keamanan data pribadi masyarakat.
Karena program melibatkan data kependudukan dan informasi perbankan, mekanisme pertukaran data harus memperhatikan aspek keamanan, perlindungan data dan ketentuan yang berlaku.
Dorong Inklusi Keuangan
Pemerintah menempatkan program tersebut dalam agenda memperluas inklusi keuangan.
Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rekening akan mendapatkan akses awal menuju sistem keuangan formal.
Dalam jangka panjang, kepemilikan rekening diharapkan dapat mempermudah masyarakat menggunakan layanan transaksi dan produk keuangan yang sesuai kebutuhan.
Program tersebut sekaligus diharapkan membantu meningkatkan tingkat literasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal.
Bukan Sekadar Membuka Rekening
Namun, keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari jumlah rekening yang berhasil dibuat.
Pemerintah juga harus memastikan rekening tersebut benar-benar digunakan masyarakat.
Rekening yang aktif akan lebih memberikan manfaat dalam memperluas penggunaan layanan keuangan.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan rekening, keamanan transaksi dan layanan perbankan juga menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut.
Tantangan Pelaksanaan
Program yang menyasar lebih dari 200 juta warga memiliki tantangan teknis yang tidak ringan.
Mulai dari validasi data penduduk, sinkronisasi sistem, distribusi rekening, keamanan data hingga kesiapan jaringan perbankan.
Selain itu, pemerintah harus memastikan dana Rp50.000 yang dialokasikan sebagai dana pembukaan rekening benar-benar sampai kepada penerima sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Pengawasan juga menjadi penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan.
Masih Dibahas BI dan OJK
Airlangga memastikan skema pelaksanaan masih akan dibahas bersama BI dan OJK.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan mekanisme yang dapat diterapkan secara aman dan efisien.
Pemerintah juga masih harus menentukan sumber anggaran secara lebih rinci, apakah berasal dari APBN 2026, APBN 2027 atau kombinasi sesuai desain program.
Karena itu, angka Rp11 triliun untuk saat ini merupakan estimasi kebutuhan anggaran yang sedang disiapkan.
Target Sebelum Akhir Tahun
Pemerintah berharap implementasi program mulai berjalan sebelum akhir 2026.
Dengan jumlah sasaran lebih dari 200 juta warga, pelaksanaan bertahap menjadi pilihan yang realistis.
Keberhasilan program nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menggabungkan tiga hal sekaligus: akurasi data, kesiapan sistem keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran.
Menuju Satu Warga Satu Rekening
Program ini membawa gagasan besar: memperluas kepemilikan rekening bank hingga menjangkau hampir seluruh masyarakat.
Dengan dukungan anggaran sekitar Rp11 triliun dan dana pembukaan Rp50.000 untuk setiap rekening, pemerintah ingin mempercepat akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal.
Namun, perjalanan menuju target tersebut masih panjang.
Skema belum final, sumber anggaran masih dibahas dan koordinasi dengan BI serta OJK masih diperlukan.
Rp11 triliun kini disiapkan untuk membuka pintu rekening bagi lebih dari 200 juta warga. Tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan pintu itu benar-benar terbuka, aman, tidak tumpang tindih, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar