JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah strategi pembiayaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun yang sebelumnya disiapkan kini dialihkan ke skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam skema baru tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana pengajuan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun kepada PT SMI. Pembiayaan ini diproyeksikan menjadi salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan yang telah diperhitungkan dalam APBD 2027.
Perubahan strategi tersebut muncul setelah rencana penerbitan obligasi daerah tidak memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Pemprov DKI pun harus mencari alternatif pembiayaan agar agenda pembangunan tetap berjalan dan penyusunan RAPBD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Pramono menjelaskan, kebutuhan pembiayaan dalam APBD Jakarta mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Rp4,5 triliun lainnya akan diupayakan melalui PT SMI.
“Jadi, di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih 7,5 triliun. Yang 3 triliun nanti dari DBH dan yang 4,5 triliun itu dari SMI,” ujar Pramono saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Jakarta itu menegaskan, kapasitas fiskal daerah dinilai masih memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut. Menurutnya, kemampuan keuangan Jakarta memungkinkan pemerintah daerah menanggung pembiayaan yang direncanakan.
“Dari SMI-nya tentunya bagi Jakarta, angka itu pasti bisa, kemampuan bayarnya lebih dari cukuplah Jakarta dengan kemampuan yang ada,” katanya.
Obligasi Tak Disetujui, Skema Pembiayaan Diubah
Perubahan skema pembiayaan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pemerintah pusat terhadap konsekuensi penerbitan obligasi daerah.
Pramono mengaku memahami kekhawatiran pemerintah pusat apabila penerbitan obligasi oleh Jakarta menjadi preseden bagi daerah-daerah lain untuk melakukan langkah serupa.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang membuat rencana obligasi daerah tidak memperoleh persetujuan.
“Dan terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta,” ungkapnya.
Di sisi lain, penyusunan RAPBD 2027 harus segera dituntaskan. Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI perlu mengambil keputusan alternatif agar kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak menghambat perencanaan anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah mengalihkan skema yang sebelumnya dirancang melalui penerbitan obligasi menjadi kombinasi pembiayaan dari PT SMI dan DBH.
“Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,” tutur Pramono.
Tito Ungkap Mekanisme Pembayaran Melalui DBH
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rencana obligasi daerah yang diajukan Pemprov DKI sebelumnya telah menjadi pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah potensi kewajiban utang jangka panjang yang dapat menjadi beban bagi pemerintahan daerah berikutnya.
Menurut Tito, penerbitan obligasi daerah memang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, konsekuensi pembayaran utangnya perlu diperhitungkan secara matang agar tidak membebani kepemimpinan setelah masa jabatan gubernur saat ini berakhir.
“Tapi di tingkat pusat kita sudah bicarakan bahwa nanti kalau obligasi daerah itu kan menjadi utang, takutnya jadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” kata Tito di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sebagai alternatif, pembiayaan melalui PT SMI akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan rumah sakit.
Tito juga mengungkapkan adanya opsi mekanisme pembayaran pinjaman melalui pemotongan Dana Bagi Hasil yang masih menjadi hak Pemprov DKI, tetapi belum disalurkan oleh pemerintah pusat.
“Dan nanti salah satu teknis cara bayar yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, dengan cara membayarnya melalui pemotongan DBH. Kan ada DBH yang belum dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada DKI,” jelasnya.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran sekaligus mengurangi risiko munculnya beban kewajiban yang harus ditanggung oleh gubernur berikutnya.
Dengan mekanisme pemotongan DBH, pembayaran pinjaman direncanakan memanfaatkan dana yang memang menjadi hak daerah. Meski demikian, rincian teknis, besaran pemotongan, serta jadwal pelunasannya tetap perlu dipastikan melalui kesepakatan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
“Sehingga meskipun nanti lintas pemerintahan, kita nggak tahu siapa nanti dalam pilkada berikutnya, tidak memberatkan kepala daerah berikutnya karena utangnya dibayar melalui pemotongan DBH itu, saya kira itu cara yang bagus,” papar Tito.
Kemendagri Siapkan Rekomendasi
Tito menambahkan, Kementerian Dalam Negeri pada prinsipnya mendukung alternatif pembiayaan yang dipaparkan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kemendagri juga akan segera menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses pengajuan pinjaman Pemprov DKI kepada PT SMI.
“Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” imbuhnya.
Perubahan dari obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT SMI kini menjadi salah satu keputusan penting dalam perencanaan fiskal Jakarta untuk 2027.
Di satu sisi, skema tersebut diharapkan menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, transparansi penggunaan pinjaman, perhitungan kemampuan pembayaran, serta kepastian mekanisme pemotongan DBH menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian publik.
Sebab, pembiayaan melalui pinjaman bukan sekadar persoalan memperoleh dana pembangunan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan keberlanjutan fiskal Jakarta dalam jangka panjang.















Komentar