Kapolri Perintahkan Pendataan Seluruh IUP, Tambang Ilegal Masuk Prioritas Penertiban Polri

JurnalPatroliNews | Jakarta – Polri mulai menyiapkan pemetaan terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia untuk menentukan perusahaan dan aktivitas pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan serta penertiban.

Langkah tersebut akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, terutama untuk mengidentifikasi praktik pertambangan yang diduga tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan, pendataan tersebut diperlukan agar penanganan terhadap sektor pertambangan dapat dilakukan secara terarah. Melalui pemetaan itu, Polri akan mengidentifikasi kegiatan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dan menentukan sasaran prioritas penegakan hukum.

“Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan Kapolri tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sektor pertambangan tidak hanya diarahkan pada aktivitas penambangan di lapangan, tetapi juga membutuhkan pemetaan administrasi perizinan dan identifikasi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha.

Dengan data yang terintegrasi, aparat diharapkan dapat membedakan kegiatan pertambangan yang memiliki dasar perizinan dengan praktik yang diduga melanggar ketentuan.

Tambang Ilegal Dipastikan Menjadi Sasaran Penertiban

Suyudi menegaskan, Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang beroperasi tanpa dasar hukum. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum tersebut.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.

Penegasan ini menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan persoalan, mulai dari kerugian penerimaan negara, kerusakan lingkungan, hingga persaingan usaha yang tidak sehat.

Karena itu, pendataan IUP perlu diikuti dengan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen perizinan, wilayah operasi, kegiatan produksi, serta kewajiban perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, proses pemetaan dan penentuan prioritas tetap perlu dilakukan secara objektif. Status suatu perusahaan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan hasil pendataan awal, melainkan harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan Tambang Legal Diminta Tetap Mendapat Pengawalan

Di tengah rencana penertiban, Kapolri juga menegaskan bahwa perusahaan pertambangan yang menjalankan usaha secara legal harus tetap mendapat pengawalan.

Menurut Suyudi, penegakan hukum terhadap praktik ilegal tidak boleh menghambat perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perizinan dan menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi.

“Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Ya, iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” kata dia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan dua arah penanganan yang disampaikan Kapolri. Di satu sisi, praktik pertambangan tanpa dasar hukum harus ditertibkan. Di sisi lain, kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan perlu memperoleh kepastian hukum agar iklim investasi tetap terjaga.

Kepastian tersebut penting karena sektor pertambangan memiliki keterkaitan dengan penerimaan negara, aktivitas ekonomi daerah, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, penindakan terhadap pelanggaran dan perlindungan terhadap usaha yang sah perlu berjalan beriringan.

Arahan Prabowo: Minimal 70 Persen Hasil IUP Dinikmati Negara

Rencana pendataan IUP oleh Polri muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan mengenai pengelolaan hasil pertambangan agar memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

Dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo meminta jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dapat dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.

Presiden juga membuka kemungkinan keterlibatan negara melalui penguasaan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Sementara itu, investor swasta tetap dapat berpartisipasi dengan skema yang memungkinkan pengembalian modal, tetapi manfaat keuntungan mayoritas diharapkan kembali kepada bangsa Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan dalam konteks penguatan penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam nasional sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pendataan IUP Menjadi Bagian dari Pengawasan Sumber Daya Alam

Kebijakan penguatan pengawasan pertambangan membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Polri memiliki fungsi penegakan hukum, sedangkan pengelolaan administrasi perizinan dan kebijakan sektor pertambangan juga melibatkan kementerian serta instansi yang berwenang.

Karena itu, pendataan yang akan dilakukan Bareskrim dan Baintelkam perlu didukung informasi mengenai status izin, wilayah pertambangan, kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan, serta indikasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Pemetaan tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi dan kegiatan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya harus mengikuti prosedur hukum dengan memperhatikan alat bukti dan kewenangan masing-masing institusi.

Sebelumnya, ANTARA melaporkan bahwa Polri akan mendalami perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan IUP sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Dalam keterangannya, Kapolri kembali menekankan pentingnya membedakan perusahaan yang beroperasi secara legal dengan kegiatan usaha yang tidak memiliki dasar hukum.

Publik Menanti Langkah Konkret Penertiban Tambang Ilegal

Pernyataan Kapolri mengenai pendataan seluruh IUP menjadi perhatian karena sektor pertambangan berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan alam dan penerimaan negara.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemetaan tersebut diterjemahkan menjadi langkah pengawasan dan penegakan hukum yang terukur. Publik tentu menantikan kejelasan mengenai kriteria penentuan prioritas, jumlah izin yang akan didata, serta tindak lanjut apabila ditemukan perusahaan atau aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.

Di sisi lain, perusahaan yang telah memenuhi kewajiban hukum juga membutuhkan kepastian agar kegiatan investasi tidak terganggu oleh proses penertiban yang tidak terarah.

Dengan melibatkan Bareskrim dan Baintelkam, Polri menyiapkan langkah awal untuk memetakan sektor pertambangan secara lebih menyeluruh. Arah akhirnya adalah memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai hukum, praktik ilegal ditindak, dan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.

Komentar