JurnalPatroliNews | Klaten – KPK periksa 18 camat Klaten dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Belasan pejabat kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Rabu (18/11/2026).
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta. Pemanggilan ini menjadi bagian dari rangkaian pendalaman penyidik terhadap perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Oktober lalu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 18 camat di lokasi yang telah ditentukan.
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Surakarta,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Pejabat yang dipanggil terdiri atas Camat Klaten Selatan Anna Fajria Hidayati, Camat Klaten Utara Supardiyono, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Wedi Sutopo, Camat Kebonarum I Nyoman Gunadika, Camat Jogonalan Tri Suryantoro, Camat Kalikotes Sulistya Setiawan, Camat Gantiwarno Heru Wijoyo, Camat Prambanan Amalia Rahmawati, serta Camat Ngawen Poniran.
Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Camat Manisrenggo Rasidi, Camat Kemalang Sumarsih Kuncoro, Camat Karangnongko Erni Kusumawati, Camat Jatinom Agus Sunyata, Camat Tulung Hendri Pamukas, Camat Karanganom Joko Handoyo HS, Camat Delanggu Yoenanto Sinung Noegroho, Camat Wonosari Sri Wahyuningsih, dan Camat Ceper Aris Munandar.
Pemanggilan 18 camat secara bersamaan memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada para tersangka utama, tetapi juga menelusuri keterangan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Meski demikian, status mereka dalam agenda pemeriksaan ini adalah saksi, bukan tersangka.
Lima Klaster Dugaan Korupsi Jadi Fokus Penyidikan
Kasus ini bermula dari OTT KPK di sejumlah lokasi, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 23 orang beserta barang bukti uang tunai sekitar Rp1,2 miliar.
Dari hasil pemeriksaan awal, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Mereka adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC), Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, penyidik menguraikan lima klaster dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan sejumlah sektor pemerintahan dan aktivitas usaha di Kabupaten Klaten.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan kesepakatan pemberian uang sebesar Rp400 juta untuk menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp5 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025.
Klaster kedua menyangkut dugaan penerimaan imbalan proyek pengadaan barang dan jasa oleh Hamenang dengan nilai lebih dari Rp2 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari kontraktor dan digunakan untuk membayar utang Pilkada serta kebutuhan operasional pribadi.
Selanjutnya, klaster ketiga berkaitan dengan dugaan penerimaan uang Rp245 juta dari paguyuban tambang galian C melalui adik bupati, Hanaku Agni Sadewo. Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK juga mengungkap informasi mengenai dugaan aliran dana rutin dari pengusaha tambang kepada LSM Lindu Aji yang disebut mencapai Rp2 miliar per bulan. Penanganan informasi terkait aliran dana tersebut dikoordinasikan dengan Bareskrim Mabes Polri.
Klaster keempat menyoroti dugaan penerimaan setoran rutin dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilainya disebut mencapai sedikitnya Rp1,8 miliar dalam periode 2025 hingga 2026, dengan sumber yang antara lain dikaitkan dengan PDAM, PT Aneka Usaha Perseroda, BPR Klaten, dan RSUD Bagas Waras.
Adapun klaster kelima berhubungan dengan dugaan pemotongan upah pungut (UP) pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dengan nilai sekurang-kurangnya Rp280 juta sepanjang periode 2025–2026.
Pemeriksaan Camat dalam Rangkaian Pendalaman
Agenda KPK periksa 18 camat Klaten menjadi salah satu tahapan pemeriksaan lanjutan dalam perkara yang memiliki sejumlah rangkaian dugaan transaksi tersebut. Keterangan para saksi diperlukan penyidik untuk mendalami informasi, menguji keterkaitan antarperistiwa, serta menelusuri kemungkinan aliran dana dalam konstruksi perkara.
Meski demikian, belum terdapat keterangan mengenai materi khusus yang akan digali dari masing-masing camat. Karena itu, pemanggilan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti keterlibatan mereka dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Perkembangan penyidikan ini menempatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Klaten dalam sorotan. Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan para saksi serta langkah KPK dalam mengungkap keseluruhan rangkaian perkara.
KPK masih memiliki pekerjaan untuk menelusuri setiap dugaan transaksi dan memastikan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti. Seluruh pihak yang disebut dalam konstruksi perkara tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.















Komentar