JurnalPatroliNews | Pontianak – Dugaan kekerasan terhadap seorang wartawan yang tengah menjalankan tugas peliputan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menuai kecaman dari kalangan organisasi pers. Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalimantan Barat, Alfian, mendesak aparat kepolisian segera mengusut peristiwa tersebut dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Insiden itu dilaporkan terjadi ketika seorang jurnalis melakukan peliputan mengenai aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena dugaan kekerasan dialami wartawan saat tengah mengangkat persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Korban diketahui berinisial AM, wartawan MMnews.com, yang dalam sejumlah pemberitaan juga disebut bernama Alimin. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, korban diduga mengalami pemukulan secara bersama-sama setelah menyoroti persoalan aktivitas PETI di ruas Jalan PT SBK Ela.
Peristiwa itu disebut berlangsung di kawasan Logpon Ella pada Kamis malam (19/11/2026), sekitar pukul 19.58 WIB. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Ella untuk memperoleh penanganan medis akibat luka yang dialaminya.
Hingga informasi ini disusun, kronologi lengkap serta identitas pihak-pihak yang diduga terlibat masih memerlukan konfirmasi dari kepolisian.
Alfian: Kekerasan Bukan Cara Menyelesaikan Persoalan Pemberitaan
Menyikapi kejadian tersebut, Alfian menyampaikan kecaman keras terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun pengeroyokan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, keberatan terhadap suatu pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan dengan tindakan kekerasan.
“Saya Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat, mengecam keras segala bentuk kekerasan, intimidasi, pengeroyokan, dan main hakim sendiri terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Alfian.
Ia mengingatkan bahwa wartawan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Karena itu, pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi, maupun menempuh mekanisme pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang. Kalau tidak setuju dengan berita, silakan gunakan hak jawab, hak koreksi, dan laporkan ke Dewan Pers. Bukan dengan memukul, mengeroyok, dan mengintimidasi,” ujarnya.
Minta Kapolres Melawi dan Kapolda Kalbar Bertindak
Alfian secara khusus meminta Kapolres Melawi dan Kapolda Kalimantan Barat memberikan perhatian serius terhadap dugaan kekerasan tersebut.
Ia mendesak agar aparat segera melakukan penyelidikan, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memproses perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya minta Kapolres Melawi dan Kapolda Kalbar bertindak cepat, tangkap dan proses hukum pelaku sesuai aturan yang berlaku, tanpa tebang pilih. Jangan sampai kasus ini dibiarkan dan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Kalbar,” katanya.
Alfian menilai, kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dipandang sebatas persoalan antara korban dan pihak yang diduga melakukan penyerangan. Apabila terbukti berkaitan dengan aktivitas jurnalistik, tindakan tersebut juga menyangkut perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Peliputan mengenai aktivitas PETI, termasuk dampak dan persoalan yang menyertainya, merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial. Namun, seluruh pihak tetap memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi atau keberatan melalui mekanisme yang sah.
Perlindungan Wartawan Dijamin Undang-Undang Pers
Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Pasal 8 secara tegas menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.
Adapun Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Selain ketentuan dalam UU Pers, dugaan tindakan penganiayaan juga dapat ditelaah berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. Pasal 466 mengatur tindak pidana penganiayaan, dengan ketentuan pidana yang disesuaikan dengan akibat perbuatannya.
Penerapan pasal terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti, dan konstruksi hukum yang ditemukan.
Menunggu Keterangan Resmi Kepolisian
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Melawi mengenai perkembangan penanganan dugaan kekerasan tersebut, termasuk identitas pihak yang diduga terlibat dan langkah penyelidikan yang telah dilakukan.
Redaksi mendorong agar aparat kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara, sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan dan penanganan yang diperlukan.
Pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan peristiwa ini tetap memiliki hak jawab, hak koreksi, dan kesempatan menyampaikan klarifikasi. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung sampai proses hukum memperoleh kejelasan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pendapat terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui jalur yang sah. Kekerasan tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kerja jurnalistik maupun menghalangi masyarakat mendapatkan informasi.















Komentar