Kapolda Bengkulu Sujud Minta Maaf kepada Mahasiswa, Sehari Kemudian Dimutasi Kapolri

JurnalPatroliNews | Bengkulu – Mutasi Kapolda Bengkulu menjadi perhatian publik setelah Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid resmi dicopot dari jabatan pimpinan Polda Bengkulu dan mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Jabatan Kapolda Bengkulu selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan.

Nama Yudhi sebelumnya menjadi sorotan setelah sebuah video memperlihatkan dirinya bersujud di hadapan mahasiswa beredar luas di media sosial.

Peristiwa itu terjadi dalam pertemuan Kapolda Bengkulu dengan organisasi mahasiswa Cipayung Plus pada Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yudhi menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota kepolisian ketika mengamankan aksi demonstrasi.

Momen tersebut menyita perhatian karena seorang pimpinan kepolisian daerah secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan personel di bawah kepemimpinannya.

“Saya mohon maaf selaku pimpinan Polda Bengkulu. Mudah-mudahan peristiwa itu menjadi evaluasi bagi Polri karena apa yang dilakukan oknum itu seharusnya tidak terjadi,” kata Yudhi dalam pertemuan tersebut.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota kepolisian agar mengedepankan pendekatan humanis ketika mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.

Menurut Yudhi, hubungan antara kepolisian dan mahasiswa harus dibangun melalui sikap saling menghargai. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus mendapatkan pengamanan secara profesional.

Mutasi Sehari Setelah Peristiwa Sujud

Perhatian publik semakin besar karena pengumuman mutasi Yudhi muncul sehari setelah pertemuan dengan mahasiswa Cipayung Plus.

Kendati demikian, hingga pengumuman mutasi tersebut disampaikan, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa pergantian jabatan Yudhi berkaitan dengan peristiwa dirinya bersujud meminta maaf kepada mahasiswa.

Karena itu, kedua peristiwa tersebut perlu ditempatkan sebagai fakta yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang telah terbukti.

Dalam surat telegram tersebut, Yudhi mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara posisi Kapolda Bengkulu dipercayakan kepada Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan. Sebelum penunjukan tersebut, Augustinus menjabat Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Kapuslitdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) pada periode 2022–2026.

Pergantian ini menjadi bagian dari mutasi besar di lingkungan Polri yang mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kepolisian daerah.

Kapolri Mutasi 704 Perwira, 67 di Antaranya Pati

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Dalam gelombang mutasi terbaru tersebut, sebanyak 67 perwira tinggi turut mengalami pergeseran jabatan. Mutasi ini disebut sebagai salah satu perombakan besar dalam organisasi kepolisian sejak Suyudi menjabat sebagai Kapolri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian.

“Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” imbuhnya.

Polri berharap seluruh pejabat yang mendapatkan penugasan baru segera menyesuaikan diri dan meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab masing-masing.

Kapolda DIY, Papua hingga Kalsel Ikut Berganti

Mutasi tersebut tidak hanya menyentuh kepemimpinan Polda Bengkulu. Sejumlah posisi Kapolda di berbagai wilayah juga mengalami pergantian.

Irjen Pol Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua, sedangkan Irjen Pol Edfrie R. Maith mendapat penugasan sebagai Kapolda Papua Barat.

Selanjutnya, Irjen Pol Langgeng Purnomo dipercaya menjabat Kapolda Sulawesi Tenggara. Posisi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diisi Irjen Pol Abiyoso Seno Aji.

Sementara itu, Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking ditunjuk menjadi Kapolda Kalimantan Selatan.

Perubahan juga terjadi pada jajaran Wakapolda di sejumlah wilayah.

Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, serta Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY.

Berikutnya, Brigjen Pol Donny Adityawarman mendapat penugasan sebagai Wakapolda Bengkulu. Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana ditunjuk sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, sedangkan Kombes Pol Sugeng Hariyanto dipercaya menjadi Wakapolda Maluku Utara.

Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Turut Berubah

Perombakan organisasi juga menyasar sejumlah jabatan penting di lingkungan Markas Besar Polri.

Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono ditunjuk sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Sementara Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru mendapat penugasan sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalediklat) Polri.

Adapun Brigjen Pol Dwi Agus Prianto ditunjuk sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

Rangkaian mutasi tersebut memperlihatkan adanya penyegaran pada berbagai lini organisasi kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Publik Menunggu Kinerja dan Akuntabilitas Kepolisian

Peristiwa Kapolda Bengkulu bersujud meminta maaf kepada mahasiswa menghadirkan perhatian tersendiri mengenai pentingnya akuntabilitas pimpinan kepolisian dalam mengawasi tindakan anggotanya.

Permintaan maaf seorang pimpinan dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral. Namun, bagi publik, langkah tersebut idealnya juga diikuti evaluasi yang jelas terhadap tindakan personel, mekanisme pengawasan, serta perbaikan prosedur pengamanan demonstrasi.

Pergantian jabatan Kapolda Bengkulu pun menghadirkan tantangan bagi pimpinan baru untuk memastikan profesionalisme anggota dan menjaga hubungan yang sehat dengan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Di sisi lain, mutasi 704 personel Polri menjadi ujian bagi institusi untuk membuktikan bahwa prinsip meritokrasi, kompetensi, dan integritas benar-benar diterapkan dalam penempatan pejabat.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan penyegaran organisasi bukan semata-mata banyaknya pejabat yang berganti, melainkan perubahan nyata dalam pelayanan, perlindungan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak demokratis warga negara.

Peristiwa di Bengkulu menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui kewenangan dan kekuatan institusi, tetapi juga melalui keteladanan, tanggung jawab, serta keberanian melakukan evaluasi internal.

Komentar