Wujudkan Kemandirian Alutsista TNI, Pengamat Militer: Defend ID Langkah Strategis Kemhan

Presiden Joko Widodo

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan holding BUMN industri pertahanan atau Defend ID di PT PAL (Persero) Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, 20 April 2022.

Peluncuran Defend ID merupakan komitmen presiden dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.

Bacaan Lainnya

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, holding industri pertahanan Defend.ID merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk segera mencapai kemandirian alutsista TNI.

 ”Pemenuhan kebutuhan alutsista modern merupakan program utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI di dalam melaksanakan tugas pokok sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ujarnya, Sabtu (23/4/2022).

Melalui holding tersebut, berbagai mekanisme procurement dan acquisition segala jenis persenjataan dapat segera dipercepat dengan banyak negara.

Mekanisme tersebut juga memberi kesempatan bagi peningkatan SDM semua BUMN Strategis dan BUMS.

 ”Para pemimpin BUMN dan BUMS harus segera menyiapkan para ahli dan operator untuk menguasai terlebih dahulu ilmu dan pengetahuan setiap jenis persenjataan, peralatan deteksi, peralatan komunikasi, dan sebagainya,” kata Nuning panggilan akrab Susaningtyas Kertopati.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, para teknisi dituntut mampu memproduksi bersama pabrikan negara lain, untuk selanjutnya mampu memproduksi secara mandiri.

Pararel dengan tuntutan tersebut adalah melengkapi berbagai fasilitas produksi dan laboratorium peralatan militer.

 ”Timeline mekanisme produksi disusun bersamaan dalam waktu yang bisa lebih cepat agar kapasitas produksi yang tinggi dapat tercapai,” ucapnya.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber menambahkan, holding industri pertahanan juga sebagai induk industri yang banyak menarik industri menengah dan industri kecil untuk aktif dalam produksi alutsista.

Reverse engineering dapat menjadi paradigma kinerja holding industri pertahanan berdasarkan prioritas kebutuhan operasional TNI.

Pos terkait