JurnalPatroliNews – Jakarta – Tren utang pemerintah Indonesia terus meningkat tajam dan menimbulkan kekhawatiran. Data Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat, hingga kuartal IV-2024, total utang pemerintah sudah mencapai Rp9.107 triliun.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai lonjakan tersebut menjadi sinyal lemahnya pengelolaan fiskal. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap gagal membendung ambisi belanja besar Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), semakin tinggi utang justru semakin tidak efisien. Pada kuartal I 2021 misalnya, ICOR sempat menembus angka 8,94. Padahal, kalau utang benar-benar produktif, angkanya mestinya menurun,” jelas Bhima di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Bhima menambahkan, utang idealnya diprioritaskan untuk memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha. Namun faktanya, banyak pengeluaran justru dialokasikan ke program yang dinilainya tidak memberikan dampak produktif.
“Masyarakat berhak bertanya, kenapa pemerintah terus menambah utang? Ibu Sri Mulyani pun tidak mampu menahan ekspansi belanja Presiden Prabowo. Banyak program yang cenderung tidak efisien, sekadar menghabiskan anggaran. Contohnya di Pati, Pajak Bumi dan Bangunan malah naik,” tegasnya.
Lebih jauh, Bhima menyoroti persoalan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dana tersebut justru diarahkan untuk pembiayaan program yang dianggap tidak siap, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Kopdes belum matang, tapi sudah didorong mendapat pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui SAL. Akhirnya, yang jadi korban PBB, Himbara, bahkan Kopdes itu sendiri,” ujarnya.
Bhima mengingatkan bahwa praktik semacam ini berpotensi menimbulkan moral hazard. Jika masyarakat melihat pinjaman dari Himbara yang bersumber dari APBN bisa diberikan tanpa pengelolaan yang jelas, ada risiko mereka menganggap pengembalian utang bukan hal penting.
“Kalau pola ini dibiarkan, dampaknya bisa berbahaya, bukan hanya bagi fiskal, tapi juga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan,” pungkas Bhima.
