JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar merespons gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah. Menurut Mahfud, keresahan masyarakat hanya bisa mereda bila pemerintah mengeluarkan kebijakan konkret sesuai tuntutan publik.
Mahfud menilai hingga kini respons Presiden masih belum jelas, meski protes semakin meluas. “Untuk meredakan situasi, presiden seharusnya segera membuat kebijakan atas hal-hal yang dipersoalkan rakyat,” kata Mahfud dalam wawancara, Sabtu (30/8).
Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah belum juga mengambil langkah berarti. “Saya heran, apakah presiden tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terhadap keresahan rakyat? Kenapa responsnya masih minim?” ujarnya.
Mahfud menekankan, sekadar permintaan maaf atau janji menindak tegas tidak cukup untuk menjawab gejolak sosial. Rakyat, menurutnya, butuh tindakan nyata dari pemerintah. “Pernyataan klasik minta maaf dan janji penindakan sudah berkali-kali kita dengar puluhan tahun, dan tidak pernah menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Ia menambahkan, perubahan kebijakan, termasuk dalam penegakan hukum, sangat diperlukan agar kepercayaan publik tidak semakin runtuh.
Sementara itu, enam fraksi di DPR RI kompak menyatakan siap meninjau ulang fasilitas tunjangan, khususnya tunjangan perumahan anggota DPR yang memicu polemik.
Pernyataan DPR tersebut muncul di tengah maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Solo, Kediri, hingga Yogyakarta.
Awalnya, demonstrasi dipicu penolakan terhadap tunjangan rumah anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan. Namun situasi kian memanas setelah insiden tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi berlangsung.
