JurnalPatroliNews | Jakarta – Penerimaan Pajak Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun. Meski mencatat pertumbuhan 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan penerimaan menjelang penutupan tahun anggaran.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif penerimaan perpajakan. Namun, realisasi yang belum mencapai target tahunan membuat dua bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, penerimaan pajak yang telah terkumpul merupakan hasil kerja jajaran DJP dalam menghimpun kewajiban perpajakan dari berbagai sektor ekonomi. Meski demikian, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan dalam jumlah besar untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menyebut masih terdapat Rp514 triliun yang harus dikumpulkan hingga akhir tahun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil.
Pemerintah perlu menjaga momentum penerimaan melalui penguatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting agar penerimaan negara dapat menopang pembiayaan berbagai program dan belanja pemerintah.
PPN dan PPnBM Menjadi Penopang Pertumbuhan
Berdasarkan komponen penerimaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan terbesar. Hingga Oktober 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp793,55 triliun atau tumbuh 39,1 persen.
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan aktivitas konsumsi dan transaksi ekonomi dalam negeri. PPN menjadi salah satu instrumen penerimaan yang berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa, sehingga pergerakannya dapat mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencatat penerimaan Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Peningkatan tersebut didorong aktivitas ekonomi serta penguatan administrasi perpajakan.
PPh nonmigas menjadi komponen penting dalam penerimaan negara karena mencakup kewajiban perpajakan dari berbagai kegiatan usaha dan penghasilan masyarakat. Kinerja penerimaan pada sektor ini turut dipengaruhi perkembangan dunia usaha, tingkat pendapatan, serta efektivitas pengawasan dan pelayanan perpajakan.
Penerimaan PPh migas juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp48,88 triliun atau meningkat 84,7 persen. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi perkembangan harga minyak bumi.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp20,52 triliun atau mengalami kontraksi 3,7 persen. Pemerintah menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke penghujung tahun.
Penerimaan pajak lainnya nondeposit juga mengalami kontraksi 9 persen menjadi Rp7,1 triliun. Kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya pemindahbukuan saldo deposit ke jenis pajak yang sesuai.
Adapun penerimaan deposit pajak tercatat sebesar Rp33,6 triliun atau terkontraksi 49,8 persen.
Penurunan Deposit Pajak Bukan Berarti Kepatuhan Melemah
Suahasil menegaskan bahwa penurunan penerimaan deposit pajak tidak dapat langsung diartikan sebagai melemahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurutnya, perubahan tersebut lebih berkaitan dengan pola pembayaran wajib pajak. Pembayaran kini semakin banyak dilakukan langsung ke pos penerimaan sesuai jenis pajak yang harus disetorkan. Dengan demikian, penggunaan akun deposit pajak yang belum teridentifikasi jenis penerimaannya semakin berkurang.
“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil, artinya wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya,” jelasnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan komposisi penerimaan perlu dibaca secara cermat. Penurunan pada satu pos administrasi belum tentu mencerminkan penurunan pembayaran pajak secara keseluruhan.
Karena itu, evaluasi penerimaan perlu memperhatikan pergerakan masing-masing komponen sekaligus pola pembayaran wajib pajak. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat membedakan perubahan administratif dari perubahan nyata dalam aktivitas pembayaran pajak.
Pajak Ekonomi Digital Ikut Menambah Penerimaan Negara
Selain sektor usaha konvensional, pemerintah juga terus mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas ekonomi digital.
Penerimaan pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp14,1 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari jenis pajak PPh dan PPN.
Besarnya transaksi melalui platform digital menjadikan sektor ini semakin penting dalam perluasan basis perpajakan nasional. Perkembangan perdagangan daring, layanan digital, serta transaksi elektronik membuka ruang bagi pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi yang memenuhi ketentuan perpajakan berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Pengawasan terhadap sektor digital juga membutuhkan administrasi yang mampu mengikuti perubahan pola bisnis. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan kepastian aturan bagi pelaku usaha.
Dengan semakin luasnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi, penguatan sistem pendataan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan pemungutan pajak.
Coretax Diharapkan Memperkuat Administrasi Perpajakan
Pemerintah turut mengaitkan pertumbuhan penerimaan dengan implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax yang terus mengalami perbaikan.
Suahasil menyampaikan bahwa sistem tersebut diharapkan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi maupun pembayaran. Integrasi layanan digital menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perpajakan yang lebih efektif dan mudah diakses.
“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah,” tandasnya.
Namun, keberhasilan transformasi administrasi perpajakan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan penerimaan. Kemudahan layanan, kepastian prosedur, akurasi data, keamanan informasi, serta kemampuan sistem merespons kebutuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Sistem administrasi yang semakin terintegrasi diharapkan dapat membantu proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan perpajakan berjalan lebih tertib. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kendala teknis yang dialami wajib pajak dapat ditangani secara cepat dan transparan.
Dua Bulan Terakhir Menjadi Penentu
Menjelang akhir 2026, pemerintah menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus menjaga kualitas pelayanan perpajakan. Capaian hingga Oktober memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan negara, tetapi belum menjadi penentu akhir keberhasilan target APBN.
Kinerja penerimaan pada November dan Desember akan sangat diperhatikan. Selain pertumbuhan aktivitas ekonomi, kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, serta kelancaran administrasi menjadi faktor yang dapat memengaruhi pencapaian target.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya meningkatkan penerimaan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Dengan demikian, Penerimaan Pajak Oktober 2026 bukan sekadar angka realisasi dalam laporan APBN KiTa. Capaian tersebut juga menjadi gambaran mengenai kemampuan pemerintah menjaga basis penerimaan negara, memperbaiki sistem perpajakan, dan membangun kepercayaan wajib pajak.
Hasil penghimpunan pajak hingga akhir tahun nantinya akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja fiskal pemerintah sepanjang 2026.
Komentar