JurnalPatroliNews – JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi lembaga peradilan nasional melalui peningkatan kesejahteraan hakim, termasuk dengan rencana pembangunan rumah dinas bagi sekitar 8.900 hakim di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai sebelumnya mengumumkan kenaikan gaji hakim secara signifikan. Menurutnya, penyediaan rumah jabatan yang layak menjadi langkah lanjutan untuk memastikan para hakim dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari intervensi.
“Jadi kita sekarang dan hakim itu kurang lebih ada sekitar 8.900, jadi saya kira mampu kita untuk memberi rumah jabatan yang layak,” ujar Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).
Prabowo mengaku merasa puas setelah menerima laporan dari Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengenai pertemuan para Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN.
Dalam forum tersebut, kata Prabowo, Indonesia menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya gaji hakim nasional disebut melampaui Malaysia.
“Ketua MA ketemu saya dan beliau sampaikan ke saya beliau habis rapat ketua-ketua MA se-ASEAN, kemudian, Ketua MA Malaysia sampaikan ke Ketua MA Indonesia, disampaikan yang mulia. Saya salut sama Indonesia pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahkan pada level hakim paling junior, penghasilan hakim Indonesia kini hampir dua kali lipat dibandingkan hakim junior di Malaysia.
“Gaji hakim paling junior Indonesia, ceritanya ya yang paling junior sudah hampir dua kali gaji hakim paling junior Malaysia,” ungkapnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pimpinan Mahkamah Agung Singapura turut memberi ucapan selamat karena penghasilan Ketua MA Indonesia kini telah melampaui koleganya di negara tersebut.
“Pak, Ketua MA Singapore juga sampaikan ke saya selamat yang mulia, penghasilan Anda sekarang penghasilannya Ketua MA Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua MA Singapore disampaikan. Dalam hati oke juga kita nih ya,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah fundamental untuk memperkuat benteng peradilan dari praktik korupsi dan suap.
Ia menegaskan, masalah korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan melalui lembaga yudikatif yang kuat, sehingga hakim perlu dihormati, dipilih secara baik, dan diberikan penghasilan yang memadai agar tidak mudah disogok.
“Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif, karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tandasnya.
