JurnalPatroliNews – Jakarta – Holding BUMN Pertambangan, MIND ID, semakin serius memperbaiki tata kelola di PT Timah Tbk (TINS). Fokus utama diarahkan pada penindakan tambang ilegal serta percepatan hilirisasi produk timah. Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap strategi tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa langkah membentuk Satgas Timah dan pengendalian aktivitas ilegal merupakan langkah penting untuk menutup kebocoran besar di sektor pertimahan.
“Ini babak baru. Presiden sudah menegaskan tidak akan mundur menghadapi mafia, termasuk mafia timah. Kami harap implementasinya konsisten,” kata Rieke dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (25/9/2025).
Selain itu, DPR mengapresiasi langkah PT Timah yang merangkul penambang tradisional melalui koperasi dan skema kemitraan. Cara ini dipandang mampu membuka jalan legal bagi masyarakat agar tidak lagi bergantung pada pasar gelap.
Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S. Kanang, menekankan perlunya pembedaan jelas antara penambang tradisional dengan penambang ilegal. Menurutnya, para penambang tradisional sudah ada jauh sebelum perusahaan berdiri, sementara tambang ilegal umumnya dikuasai pedagang dan eksportir tidak resmi.
“Yang wajib difasilitasi dengan benar adalah penambang tradisional. Mereka jangan diarahkan ke pasar gelap, tetapi ke jalur resmi yang pasti,” tegasnya.
Direktur Utama PT Timah Tbk menambahkan bahwa pembenahan tata kelola kini menjadi prioritas utama perusahaan. Melalui Satgas Internal, pihaknya melakukan penyekatan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP), menertibkan tambang ilegal, serta mengorganisir penambang tradisional dalam wadah koperasi.
“Kami berhadapan langsung dengan aktivitas ilegal. Karena itu, kami pastikan timah dari IUP PT Timah masuk ke jalur legal,” ujarnya.
Upaya penertiban tambang ilegal ini diyakini akan memperkuat langkah hilirisasi. PT Timah kini tengah mengembangkan produk bernilai tambah, seperti tin solder dan tin chemical melalui PT Timah Industri di Cilegon. Selain itu, bijih timah dengan kadar menengah juga diolah menjadi logam berkadar 99,9% SN untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Budi Kanang juga menekankan pentingnya peta jalan yang jelas antara produksi hulu dan kebutuhan hilir.
“Hilirisasi harus ditingkatkan secara bertahap agar industri turunannya ikut berkembang,” ungkapnya.
Dengan dukungan DPR dan konsistensi tata kelola, MIND ID bersama PT Timah diharapkan bisa menjadikan Bangka Belitung sebagai model pertambangan timah yang tertib, berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.
