JurnalPatroliNews – Jakarta – Indonesia kembali mencatat pencapaian penting di tingkat internasional. Melalui PT PLN (Persero), Indonesia resmi mengekspor pengurangan emisi setara 12 juta ton karbon kepada pemerintah Norwegia.
Transaksi ini menjadi tonggak bersejarah karena merupakan perdagangan karbon berbasis teknologi pertama di dunia yang menggunakan mekanisme Pasal 6.2 Perjanjian Paris—aturan resmi untuk jual beli kredit karbon antarnegara.
Volume emisi yang dialihkan ini setara dengan menghapus polusi dari sekitar 2,6 juta kendaraan dalam satu tahun.
Sebelumnya, kerja sama Indonesia–Norwegia banyak berfokus pada sektor kehutanan atau nature-based solutions. Melalui skema result-based contribution (RBC), Indonesia telah menerima hingga 260 juta dolar AS sebagai imbalan atas keberhasilan menjaga hutan nasional.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa langkah terbaru ini menandai era baru dalam kerja sama iklim kedua negara.
“Ini bukan penutup, melainkan awal fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun benar-benar berintegritas, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 November 2025.
Hanif menjelaskan bahwa pendapatan dari perdagangan karbon tersebut akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih.
“PLN, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, akan menggenjot pembangunan energi terbarukan. Dalam sepuluh tahun mendatang, 76 persen pembangkit baru akan berasal dari sumber energi hijau,” katanya.
Manfaat tambahan dari transaksi ini antara lain elektrifikasi hingga wilayah terpencil, penciptaan lapangan kerja hijau, serta dukungan pendanaan untuk program adaptasi perubahan iklim.
Inisiatif Indonesia ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.
“Indonesia menunjukkan kesiapan dan kapasitas politik untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi. Ini sinyal kuat bagi investor global maupun pemerintah di seluruh dunia,” ujar Eriksen.
