Saat Dampingi Kunjungan KSP Moeldoko ke Pelabuhan Sanur
JurnalPatroliNews.co.id – Denpasar,- Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Sanur, Jumat (Sukra Umanis Merakih) 22 September 2023.
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur S.M Mahendra Jaya menyampaikan tiga skema untuk mengatasi kemacetan pada akses keluar masuk pelabuhan yang belakangan kerap menimbulkan kepadatan kendaraan di Jalan By Pass Ngurah Rai.
Yang pertama disebutnya sebagai skema minimalis yaitu dengan pembuatan jalan baru sepanjang 1 kilometer serta menjajaki kerjasama dengan masyarakat pemilik lahan kosong di sekitar pelabuhan untuk dimanfaatkan sebagai kantong parkir.
“Karena dari hasil evaluasi, keterbatasan tempat parkir ini sangat mengganggu dan menjadi pemicu kemacetan,” katanya. Selanjutnya, Pemprov Bali juga merancang skema moderat yaitu rencana pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer plus satu jembatan.
Terakhir adalah skema paling ideal yaitu pembangunan akses jalan langsung dari By Pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur sepanjang 6 kilometer.
“Ini skema yang paling ideal untuk kelancaran arus penumpang yang memanfaatkan Pelabuhan Sanur,” imbuhnya.
Ditambahkan olehnya, tiga skema tengah digodok dan diharapkan dapat segera dieksekusi guna mengatasi persoalan kemacetan di seputaran pelabuhan.
Pada bagian lain, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri ini menyampaikan selamat datang dan rasa bangga atas kunjungan Moeldoko di Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Moeldoko dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan menindaklanjuti laporan dari anggota tim monitor Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang terkait dengan keberadaan Pelabuhan Sanur.
“Informasi pertama adalah kemacetan. Saya kira ini terjadi karena perubahan yang terjadi kurang terantisipasi. Sebelum pelabuhan ini dibangun, arus orang yang menyeberang ke Nusa Penida dan Lembongan rata-rata 2.000 hingga 2.500 per hari. Tapi setelah pelabuhan ini beroperasi, arus penumpang tiap harinya mencapai 6.000 hingga 6.500. Ini berimplikasi pada tingginya arus kendaraan yang menuju atau keluar dari pelabuhan dan memicu kemacetan pada jam-jam tertentu,” bebernya.
Menurutnya, situasi ini harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang tidak bertujuan ke pelabuhan. Persoalan kedua yang mengemuka adalah terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur yang saat ini berada di bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa. Terkait dengan hal itu, ada aspirasi yang berkembang agar ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Intinya, pemerintah daerah ingin juga mendapat pemasukan untuk asas keadilan,” imbuhnya.
Komentar