JurnalPatroliNews – Jakarta – Penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak selalu sejalan dengan besarnya anggaran perlindungan sosial (perlinsos).
Data juga menunjukkan angka kemiskinan baru turun satu tahun setelah ada gejolak ekonomi atau harga. Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran perlinsos naik 8,4% dari Rp 398,15 triliun pada 2013 menjadi Rp 431,51 triliun pada 2022.Sepanjang periode 10 tahun tersebut, anggaran perlinsos terbesar tercatat pada 2020 yakni Rp 497,97 triliun sementara yang paling rendah adalah pada 2016 yakni Rp 215 triliun.
Besarnya anggaran perlinsos pada 2020 disebabkan tingginya kebutuhan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19. Anggaran perlinsos tersebar di sejumlah instansi baik Kementerian/lembaga ataupun non-KL.Anggaran perlinsos yang disalurkan K/L paling banyak terserap untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) disusul kemudian dengan program kartu sembako, dan program Indonesia pintar.
Anggaran untuk PBI tercatat Rp 46,46 triliun pada 2022 atau sekitar 10,8% dari total. Anggaran untuk program kartu sembako tercatat Rp 45,12 triliun. Untuk non K/L, alokasi anggaran terbesar adalah untuk subsidi Rp 194,28 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 28 triliun. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata angka kemiskinan pada 2012-2022 tercatat 10,48%.
Angka kemiskinan terendah tercatat pada September 2019 yakni 9,22% sementara tertinggi pada Maret 2012 yakni 11,96%.
Anggaran perlinsos biasanya dinaikkan saat ada gejolak harga atau ekonomi yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan. Contohnya adalah pada 2014, 2020, dan 2022 di mana jumlah penduduk miskin meningkat karena ada kenaikan harga BBM dan pandemi Covid-19.
Data juga menunjukkan besarnya alokasi anggaran perlinsos tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya secara signifikan.
Komentar