JurnalPatroliNews – Tangsel – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan proyek pembangunan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten sebagai salah satu dari 14 proyek strategis nasional (PSN) baru. Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 18,54 triliun.
Langkah strategis ini dikuatkan dengan dukungan Menteri Kesehatan yang telah mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di BSD City.
Menurut informasi dari Kantor Kemenko Perekonomian pada hari Senin, pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai tidak mencakup seluruh wilayah BSD, melainkan hanya kawasan dengan luas sekitar 59,6 hektar.
Fokus utama pengembangan wilayah ini adalah pada sektor Pendidikan – Biomedical – Digital. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area tersebut, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan secara nasional.
Selain itu, rencananya kawasan ini akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memprioritaskan Pendidikan, Riset Kesehatan, Ekonomi Digital, Pengembangan Teknologi, Layanan Kesehatan, dan Biomedical.
Untuk pengembangan Biomedical Area di BSD, pemerintah menargetkan periode hingga 30 tahun ke depan. Pada tahun 2024, rencananya akan dilakukan Grand Opening BioMedical Campus sebagai tonggak awal dari proyek ini.
Wilayah yang ditetapkan sebagai KEK 1 (distrik timur) saat ini sudah dilalui oleh Jalan Tol Serpong – Balaraja, sementara KEK 2 (distrik barat) juga akan dilalui oleh Jalan Tol Serpong – Balaraja bagian 1B.
Proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung, dengan estimasi penghematan devisa mencapai Rp 10,1 triliun dan perolehan devisa sebesar Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical.
Keputusan ini diambil setelah rapat internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh para menteri terkait di Istana Negara pada Senin, 18 Maret lalu. Rapat tersebut tidak hanya membahas perkembangan pelaksanaan proyek strategis nasional hingga pertengahan Maret 2024, tetapi juga menyetujui 14 usulan PSN baru.
Komentar