JurnalPatroliNews – Jakarta, – Pemerintah RI, untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mengeluarkan kebijakan Reforma agraria.
Hal itu diungkap Airlangga Hartarto, Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, dalam acara Rakernas Reforma Agraria bertema ‘Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif’, di Jakarta, Selasa (31/10/23).
“Reforma agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita penerima meningkat 20,02 persen pada tahun 2022,” ujar Airlangga.
Setelah melakukan evaluasi, ada beberapa aspek perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan reforma agraria. Dalam hal ini, Pemerintah pun telah mengeluarkan Perpres 62/2023, tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Selain itu, Pemerintah juga telah berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria, melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA.
Yakni sebuah Platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, yang mengacu pada model konseptual Land Management Paradigm (LMP), yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Menko Perekonomian ini pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria.
Dia berharap, Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Dapat, dapat terus berperan aktif memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, agar bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, untuk mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada Semester I tahun 2024,” jelas Ketum Partai Golkar Ini.
Komentar