JurnalPatroliNews – KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia berencana memangkas kuota bulanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON95 sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (26/3/2026), pemerintah akan menurunkan kuota subsidi menjadi 200 liter per bulan dari sebelumnya 300 liter. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada April 2026.
Dengan skema baru tersebut, konsumen yang menggunakan BBM melebihi batas 200 liter per bulan akan dikenakan harga pasar yang bersifat fluktuatif. Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap dipatok sebesar 1,99 ringgit per liter.
Untuk periode 26 Maret hingga 1 April 2026, harga RON95 non-subsidi diperkirakan naik menjadi 3,87 ringgit per liter dari sebelumnya 3,27 ringgit. Kenaikan ini melanjutkan tren penguatan harga sejak awal Maret.
Secara keseluruhan, harga RON95 non-subsidi telah meningkat dua kali sejak 11 Maret 2026, dengan total kenaikan mencapai 44,94 persen atau sekitar 1,20 ringgit dari posisi awal 2,67 ringgit per liter.
Kenaikan juga terjadi pada jenis BBM lainnya. RON97 diproyeksikan melonjak hingga 5,15 ringgit per liter, naik 58,46 persen dari level 3,25 ringgit pada 11 Maret. Sementara harga solar di Semenanjung Malaysia diperkirakan mencapai 5,52 ringgit per liter, atau meningkat 76,92 persen dari posisi 3,12 ringgit.
Kebijakan pengetatan kuota ini dinilai sebagai langkah pengamanan fiskal di tengah membengkaknya beban subsidi energi pemerintah.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya telah memperingatkan bahwa total subsidi energi berpotensi menembus 24 miliar ringgit tahun ini apabila harga minyak dunia tetap tinggi.
Harga minyak mentah global sendiri sempat menyentuh hampir 120 dolar AS per barel pada 9 Maret 2026, sebelum terkoreksi ke kisaran 94,49 dolar AS per barel. Meski demikian, angka tersebut masih sekitar 33 persen lebih tinggi dibandingkan posisi sebelum konflik, yakni 70,84 dolar AS per barel pada akhir Februari.
Kondisi ini menunjukkan tekanan harga energi global masih tinggi, sehingga memaksa sejumlah negara, termasuk Malaysia, melakukan penyesuaian kebijakan subsidi untuk menjaga stabilitas fiskal.
