JurnalPatroliNews – Jakarta, Rencana penguatan modal untuk dua bank pelat merah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) senilai total Rp 5,48 triliun telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI.
Dana suntikan negara ini akan dialokasikan dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2022.
Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2022 untuk BTN dan BNI,” kata Arya Bima, pimpinan rapat kerja Komisi VI, Rabu (22/9/2021) ini.
Secara detail, dana yang akan diberikan kepada BNI senilai Rp 3,5 triliun sedangkan untuk BTN sebesar Rp 1,98 triliun.
Selain kedua bank tersebut, BUMN lainnya yang juga mendapatkan usulan PMN tambahan untuk anggaran tahun depan adalah PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 7,5 triliun dan holding aviasi dan pariwisata yang akan segera tersebut, yakni PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp 7,25 triliun.
“Izin pimpinan barusan diinfo, hasil pertemuan Banggar [Badan Anggaran] dan Kemenkeu, waktu itu kan Komisi VI juga mendorong beberapa perusahaan untuk dapat bantuan PMN. Waktu itu yang dipanggil BTN, BNI, holding pariwisata. Izin maaf, baru dapat infonya mereka sudah mengetok disetujui,” kata Erick di kesempatan yang sama.
Tambahan anggaran ini bersamaan dengan disetujuinya anggaran PMN untuk lima BUMN lainnya yakni Perum Perumnas Rp 1,57 triliun, PT PLN (Persero) Rp 5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 23,85 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 3 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp 1,98 triliun.
Diberitakan sebelumnya oleh CNBC Indonesia, BNI telah menyiapkan rencana penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp 11,7 triliun pada semester I-2022 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021).
Kartika menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) BNI saat ini sedang mengalami tekanan dan berada di kisaran terendah 16%.
“Di mana memang pertumbuhan aset dan pinjaman BNI tidak dorong pembentukan laba atau return earning yang memadai,” kata dia.
Sementara itu BTN juga berencana menambah modal dengan menerbitkan saham baru lewat skema rights issue pada tahun 2022 mendatang.
Namun usulan besaran target dana dalam rights issue demi peningkatan modal ini kemungkinan akan direvisi dari sebelumnya Rp 5 triliun menjadi Rp 3,3 triliun. Dengan demikian, HMETD milik pemerintah yakni 60% atau sebesar Rp 2 triliun, sementara investor publik 40% atau Rp 1,3 triliun.
Direktur Utama BBTN, Haru Koesmahargyo menjelaskan bahwa pada awalnya di akhir 2020, perseroan memang mengusulkan dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) untuk melakukan rights issue Rp 5 triliun.
Porsinya hak pemerintah sebagai pemegang saham terbesar akan menyerap 60% berarti Rp 3 triliun.
“Namun dari berbagai audiensi, termasuk dengan Kementerian Keuangan kami mengajukan usulan alternatif dua di mana rights issue akan diturunkan jadi Rp 3,3 triliun, terdiri dari hak pemerintah 60% sebesar Rp 2 triliun dan publik 40% sebesar Rp 1,3 triliun,” kata Haru dalam Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis ini (9/9/2021).
Dia mengatakan, apabila alternatif opsi kedua ini diambil, maka kapasitas penyaluran KPR yang semula 1,2 juta unit dalam 5 tahun menjadi 1 juta unit dalam 5 tahun.
(cncb)
Komentar