JurnalPatroliNews – Jakarta – Untuk mempercepat proses negosiasi terkait ganti rugi lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan akan langsung bertemu dengan masyarakat terdampak atas pembebasan 2.806 hektare lahan di IKN.
“Kita ingin mempercepat semuanya, tetapi harus bertemu dengan masyarakat di sana. Kita harus bertemu di tengah jalan karena ini juga instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ujar AHY saat ditemui wartawan setelah Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Upaya percepatan ini dilakukan agar pembangunan IKN tidak mengalami hambatan dan progresnya dapat berjalan lancar. Namun, AHY menekankan bahwa Presiden Jokowi terus mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta mencari solusi terbaik bagi mereka yang terdampak.
“Kita ingin progres IKN terus berjalan, pembangunan tidak terhambat apapun. Namun, Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar tidak ada masalah dengan masyarakat yang tidak diatasi dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut bahwa negosiasi ganti rugi sebenarnya sudah diserahkan kepada Otorita IKN (OIKN) untuk menyelesaikan beberapa bidang tanah yang masih bermasalah di lapangan.
“Itu sudah menjadi tanggung jawab OIKN. Ada tim terpadu yang bekerja di sana. Namun, prinsipnya, Kementerian ATR/BPN selalu ingin mendukung asalkan semuanya sudah bersih dan jelas. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercepat proses lahan dan tata ruang di sana,” tutup AHY.
Komentar