JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo, atau (Jokowi), memberikan tanggapan terhadap kritik yang disampaikan calon presiden Anies Baswedan mengenai penurunan indeks demokrasi, menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk pemerintahan. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan apa pun.
Anies mengungkapkan tentang penurunan indeks demokrasi Indonesia saat berpartisipasi dalam debat calon presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Desember 2023.
Calon presiden dari Koalisi Perubahan tersebut menyatakan ketidakpercayaan rakyat terhadap proses demokrasi saat ini yang dianggapnya tidak baik dan kurang dipercayai oleh rakyat.
“Itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun,” kata Jokowi saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember 2023.
Jokowi menyatakan bahwa pemerintahan sudah menganggap remeh pembicaraan yang bersifat pelecehan dan hinaan terhadap presiden. “Di patung kuda, di depan istana, demonstrasi hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Dan itu tidak menjadi masalah,” tambahnya.
Kritik Anies tentang demokrasi dan hukum
Dalam debat calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU, Anies Baswedan mengemukakan bahwa ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks demokrasi. Pertama, kebebasan berbicara; kedua, adanya oposisi yang seimbang terhadap pemerintah; dan ketiga, kelancaran proses pemilihan umum yang bersifat netral, transparan, dan adil.
Pada Pilpres 2024, Anies Baswedan didukung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia akan bersaing dengan pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, serta pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi.
“Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik misal UU ITE atau Pasal 14 UU no 1 tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu,” kata Anies.Â
Anies juga mengkritik kondisi demokrasi saat ini yang dinilainya minim. Menurutnya, permasalahan saat ini lebih luas daripada hanya partai politik.
“Parpol perlu mengembalikan kepercayaan ini. Parpol butuh biaya biaya, ini ga pernah diperhatikan untuk kampanye parpol ada biaya sudah seharusnya dihitung benar, sehingga rakyat lihat dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Anies.
Selain itu, Anies juga menyentuh isu hukum yang dianggapnya bengkok demi kepentingan penguasa. Dia menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden.
Keberadaan Anwar Usman sebagai Ketua MK, yang juga adik ipar dari Jokowi, dianggap kontroversial karena Anwar kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya.
Komentar