Ia juga mengapresiasi Komisi IV yang mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani persoalan ini.
Dugaan Tumpang Tindih Sertifikat
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel menjelaskan, masalah berawal dari terbitnya sertifikat baru di atas lahan yang telah memiliki SHM 682.
Kondisi itu, menurutnya, merugikan masyarakat pemegang hak lama.
“Sudah lebih dari tujuh kali kami menggelar rapat bersama BPN Pekanbaru. Bahkan sempat ada kesepakatan untuk melakukan plotting ulang, tetapi hal itu tidak dijalankan oleh Kepala BPN Pekanbaru,” ungkap Roni.
Komisi IV sebelumnya telah memanggil eks Kepala BPN Pekanbaru Doni Syahrial dan pejabat terkait lainnya.
Namun, upaya penyelesaian dianggap tidak menunjukkan perkembangan berarti, sehingga laporan resmi disampaikan ke Satgas Mafia Tanah.
“Kami menilai tidak ada itikad baik dari Kepala BPN Pekanbaru untuk menuntaskan persoalan ini. Diduga ada tekanan dari pihak-pihak tertentu,” kata Roni.
DPRD Minta Kementerian Turun Tangan
Komisi IV DPRD Pekanbaru meminta Kementerian ATR/BPN, khususnya Sekjen dan Dirjen PSKP, untuk turun langsung menelusuri praktik mafia tanah yang disinyalir marak di Pekanbaru.
“Banyak permainan tanah yang merugikan masyarakat. Kami berharap Satgas Mafia Tanah segera bertindak tegas,” ujar Roni. *
