Australia Beri Restu Operasi Udara AS Melawan ISIS di Nigeria

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Australia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap operasi serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat untuk menekan aktivitas kelompok teroris ISIS di Nigeria. Canberra menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dalam upaya global memerangi ekstremisme bersenjata.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menegaskan bahwa negaranya sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat dan pemerintah Nigeria dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

“ISIS telah menebar teror lintas negara. Ideologi ekstrem dan aksi kekerasan mereka harus dihentikan,” kata Penny Wong dalam pernyataan resmi yang dikutip dari 9News, Sabtu (27/12/2025).

Serangan udara tersebut diluncurkan setelah meningkatnya aksi kekerasan ekstremis di Nigeria yang menelan korban sipil dari berbagai latar belakang agama, baik Kristen maupun Muslim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut operasi militer itu sangat efektif dan mematikan, meski tidak merinci sasaran maupun dampak kerusakan di lapangan.

Nigeria sendiri saat ini menghadapi ancaman serius dari sejumlah kelompok bersenjata, termasuk dua kelompok yang memiliki afiliasi dengan ISIS. Salah satunya adalah Islamic State West Africa Province (ISWAP), kelompok pecahan Boko Haram yang beroperasi di wilayah timur laut Nigeria. Selain itu, terdapat pula kelompok Lakurawa yang aktif di kawasan barat laut, khususnya di negara bagian Sokoto dan Kebbi.

Sejumlah pengamat keamanan menilai serangan udara AS kemungkinan besar menyasar Lakurawa, mengingat kelompok tersebut menunjukkan eskalasi kekerasan signifikan dalam setahun terakhir dan diduga telah menguasai sejumlah wilayah terpencil.

Peneliti keamanan dari Good Governance Africa, Malik Samuel, menyebut Lakurawa kini memiliki kendali nyata atas beberapa daerah akibat lemahnya kehadiran negara.

“Kelompok Lakurawa telah benar-benar menguasai wilayah di Sokoto dan sejumlah negara bagian lain, situasi ini terjadi karena hampir tidak adanya aparat keamanan dan struktur negara di kawasan tersebut,” ujarnya.