JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketidakharmonisan antara sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pimpinan berlatar belakang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ternyata tidak sekadar soal perbedaan asal kampus.
Di baliknya terdapat persoalan yang lebih mendasar: benturan kultur kerja birokrasi modern dengan pola kepemimpinan bergaya komando.
“ASN DKI sudah terbiasa dengan kerja kolaboratif, berbasis data, dan penuh dialog. Sedangkan lulusan IPDN dibentuk dalam sistem yang menekankan komando tunggal dan disiplin hierarkis. Dua dunia ini kerap berbenturan dalam praktik,” kata Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho melalui keterangan tertulisnya, Selasa 7 Oktober 2025.
Menurut Agung, gaya kepemimpinan komando mungkin lebih sesuai diterapkan di daerah dengan kultur sosial paternalistik, di mana pemimpin dipandang sebagai sosok sentral yang memberi arah tunggal. Namun, di Jakarta yang memiliki dinamika sosial ekonomi cepat dan birokrasi kompleks, model tersebut justru berisiko menimbulkan jarak antara pimpinan dan bawahan.
“ASN DKI tidak menolak disiplin, tetapi mereka keberatan bila kreativitas dan ruang berpendapat dibatasi oleh sistem yang terlalu kaku,” tegas Agung.
Ia juga menyinggung bahwa fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik menuju Pilgub DKI Jakarta. Penempatan pejabat dari IPDN di posisi penting kerap dipersepsikan sebagai manuver politik pemerintah pusat. “Di lingkungan Pemprov DKI, rotasi jabatan hampir selalu dibaca dalam kacamata politik. ASN di sini sangat peka menangkap arah kekuasaan,” jelas Agung.
