JurnalPatroliNews – Manila — Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dalam negeri.
Keputusan tersebut diumumkan dalam pernyataan resmi pada Selasa malam (24/3/2026). Pemerintah menilai situasi global saat ini menghadirkan ancaman serius terhadap ketersediaan energi nasional.
“Sebuah keadaan darurat energi nasional dengan ini dinyatakan sehubungan dengan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan ancaman terhadap stabilitas pasokan energi negara,” demikian pernyataan pemerintah yang dikutip dari Philippine Daily Inquirer.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah meluncurkan kerangka kerja terpadu bertajuk Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift). Program ini dirancang untuk menjaga stabilitas pasokan energi, memastikan layanan publik tetap berjalan, serta melindungi sektor ekonomi dan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Dalam implementasinya, pengelolaan pasokan energi akan menjadi tanggung jawab utama Kementerian Energi Filipina bersama lembaga terkait. Pemerintah juga membentuk Komite Uplift yang dipimpin langsung oleh Presiden Marcos dan melibatkan sejumlah kementerian strategis, mulai dari sektor transportasi, keuangan, pertanian hingga perencanaan pembangunan.
Komite ini bertugas mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, termasuk mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, serta memastikan layanan publik seperti transportasi, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital tetap beroperasi tanpa gangguan.
Peran teknis dan administratif akan dijalankan oleh Departemen Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan yang juga berfungsi sebagai sekretariat komite.
Selain langkah jangka pendek, pemerintah Filipina juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Opsi pembentukan subkomite tambahan serta pelibatan instansi lain juga terbuka guna memperkuat implementasi kebijakan.
Di sisi lain, Kementerian Energi diberikan kewenangan khusus untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga kecukupan pasokan energi, termasuk meredam dampak fluktuasi pasar global.
Sebagai informasi, Filipina saat ini masih berada dalam status bencana nasional selama satu tahun, menyusul dampak Topan Tino (Kalmaegi) yang terjadi pada November lalu. Status ini memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan tambahan, termasuk opsi pengurangan atau penangguhan pajak bahan bakar jika harga minyak dunia terus meningkat.
Melalui langkah ini, pemerintah Filipina berupaya mengantisipasi dampak lanjutan krisis global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di tengah ketidakpastian.
