JurnalPatroliNews, Jakarta – Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman menilai sangat disayangkan gerakan tolak vaksinasi Covid-19 justru berasal dari pejabat negara, yakni anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning.
Dicky menilai pernyataan politisi PDI Perjuangan itu berpotensi merepotkan pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat karena sudah terang-terangan menolak vaksin dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Senayan pada Selasa (12/1/2021) kemarin.
“Sebetulnya saya melihatnya sangat menyayangkan karena posisi beliau ini sebagai politisi yang memiliki pemilihnya yang akan mendengar apa yang dia sampaikan, setidaknya menjadi satu bahan pemikiran buat sebagian masyarakat, ditambah dia latar belakang dokter walaupun tidak semua dokter terpapar informasi vaksin ini,” kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Rabu (13/1/2021).
Penyataan Ribka itu, lanjut Dicky bisa mempengaruhi sebagian orang Indonesia atau minimal pemilih Ribka untuk menolak vaksin corona seperti wakil rakyat pilihannya.
“Inilah cerminan bahwa ya sebagian masyarakatnya ada yang begini, beliau ini kan politisi yang mewakili pemilihnya, ini cerminan yang terjadi di masyarakat saat ini,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah segera melakukan komunikasi yang tepat untuk mengklarifikasi berbagai pernyataan kontroversial Ribka terhadap program vaksinasi COVID-19.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi besar karena ini hal yang serius, karena adanya penolakan apalagi terang-terangan seperti ini mencerminkan memang akan ada tantangan dalam pelaksanaan vaksinasi dalam masa pandemi ini, dan ternyata ada di kalangan politisi ini salah satunya dokter Ribka ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Ribka secara tegas menolak divaksin Covid-19 apapun jenisnya, bahkan ia lebih memilih membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Pernyataan Ribka bertolak belakangan dengan langkah Presiden Jokowi yang menjadi orang pertama menjalani vaksinasi Covid-19.
“Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).
Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.
“Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” tuturnya.
Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.
(*/lk)
Komentar