JurnalPatroliNews – Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir ditodong sejumlah pertanyaan mengenai kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertanyaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Kamis (3/6).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan realisasi dana talangan yang disepakati oleh Kementerian BUMN dan Komisi VI sebesar Rp8,5 triliun. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dikantonginya, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru merealisasikan dana talangan tersebut sebesar Rp1 triliun.
“Saya juga bingung Komisi VI DPR sepakat dengan Menteri BUMN sudah kami sepakati eh tiba-tiba Menteri Keuangan hanya turunkan Rp1 triliun, yang akhirnya menyebabkan permasalahan Garuda ini semakin berdarah-darah. Nah ini PR (pekerjaan rumah) juga Pak Menteri,” ujarnya.
Sebagai catatan, skema dana talangan diberikan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp8,5 triliun. Rencananya, pencairan dana talangan itu akan dilakukan melalui penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatory convertible bond (MCB) lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Oleh sebab itu, ia meminta Erick untuk menanyakan realisasi pinjaman tersebut kepada bendahara negara, termasuk membahasannya dalam rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Ia berharap kesepakatan tersebut tidak mandek lantaran dana dari Menteri Keuangan tidak cair.
“Kalau pemerintah mau dukung sepenuhnya ya dukung. Jangan di depan mendukung tapi di belakang setengah hati. Menteri BUMN pasang badan (tapi) Menteri Keuangan tidak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan mengenai empat skema penyelamatan Garuda Indonesia yang beredar di publik. Sebelumnya, opsi penyelamatan tersebut tercantum dalam dokumen berlogo BUMN yang beredar di publik namun belum dikonfirmasi oleh pihak terkait.
Evita menyayangkan muncul opsi penyelamatan ketika terobosan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN maupun Garuda Indonesia sendiri belum maksimal.
“Ini apa sih yang sebenarnya Pak Menteri? Belum apa-apa kita sudah menyelamatkan Garuda. Saya mau tanya balik, terobosan baru apa yang sudah dibuat manajemen Garuda saat ini? Saya tidak lihat ada terobosan barunya,” tuturnya.
Menurutnya, pangsa pasar domestik selama ini justru dikuasai oleh maskapai penerbangan swasta, bukannya Garuda Indonesia. Oleh sebab itu, ia mendorong terobosan-terobosan perseroan sebelum membahas mengenai opsi penyelamatan perseroan.
“Jadi sudah bicara penyelamatan, tapi tidak bertanya ke Garuda terobosan apa yang mereka buat? Tidak ada kalau saya bilang. Boleh dikatakan lima tahun ke belakang dengan sekarang sama-sama saja, tidak ada terobosan baru yang dilakukan,” imbuhnya.
Sejumlah terobosan yang bisa dilakukan perseroan antara lain negosiasi dengan lessor lantaran hingga saat ini perseroan belum melaporkan kemajuan perundingan tersebut, evaluasi perubahan penerbangan rute yang merugi, audit arus kas, dan sebagainya. Ia berharap terobosan-terobosan itu bisa dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin.
“Saya ingin tahu, apa (terobosan) out of the box yang akan dilakukan oleh Garuda, ini harus cepat,” ujarnya.
Seperti diketahui, kondisi Garuda Indonesia berdarah-darah akibat pandemi covid-19 yang menekan secara signifikan jumlah penumpang.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan utang perseroan mencapai Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Tumpukan utang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan tidak menutupi pengeluaran operasional, alias besar pasak daripada tiang.
Akibatnya, dengan terpaksa Program ini bersifat sukarela dengan cara mendaftarkan diri bagi pekerja yang bersedia mulai dari 19 Mei hingga 19 Juni 2021. Harapannya, program pensiun dini bisa mengurangi beban operasional perseroan.
(cnn)
Komentar