JurnalPatroliNews – Jakarta – Gerakan Nasional 98 menilai menteri ATR/BPN Sofyan Djalil gagal menjalankan perintah presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah dan melakukan land reform untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Di tangan Sofyan Djalil, Kementerian ATR/BPN yang cenderung masih mempertahankan budaya ORBA mengarah elitis dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, dan kasus perampasan tanah semakin banyak, laporan korban perampasan tanah tidak diselesaikan” ujar Ketua Gerakan Nasional 98 Anton Aritonang.
Anton mengungkapkan, diganjalnya karir Aktivis 98 ASN Manaek Hutabarat adalah upaya sistematis dan terstruktur agar oknum BPN tetap bisa bermain untuk kepentingan mafia tanah, dan membiarkan korban perampasan tanah terlunta-lunta.
“Ini jelas bertentangan perintah Jokowi untuk berantas mafia tanah dan korban perampasan tanah diberikan haknya. Manaek, salah satu pegawai BPN yang mendukung para korban mendapatkan hak tanah mereka. Kenapa justru diganjal kartunya?” tegasnya.
Karena itu, lanjut Anton, Gerakan Nasional 98 mendesak presiden Jokowi memecat Sofyan Djalil agar program land reform terwujud dan mafia tanah bisa diberantas habis. (***)
Komentar