JurnalPatroliNews – Jakarta, – IMF atau Dana Moneter Internasional, meminta Indonesia menghentikan proyek Hilirisasi di dalam Negeri. Pernyataan itu, mendapat respon keras dari kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Jodi Mahardi, Juru Bicara Menko Marves, mengatakan, sebagai bangsa berdaulat dan berkembang, Indonesia malah terus ingin memperkuat Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.
“Kami merasa berterima kasih atas perspektif yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan, adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses Hilirisasi, yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah,” ujar Jodi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (1/7/23).
Menurutnya, langkah Hilirisasi ini, sebetulnya selaras dengan amanat Undang-Undang (UU) 1945 pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat.
Ia mengungkapkan, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, juga tidak akan tinggal diam, bahkan ia akan menemui langsung Kristalina Georgieva, Managing Director IMF.
“Menko Luhut nantinya akan ke Amerika, dan berencana bertemu dengan Managing Director IMF, untuk menjelaskan visi kami ini dengan lebih detail. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjalin dialog yang konstruktif, dan berbagi tujuan kita dalam menciptakan Indonesia yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera,” ungkapnya.
Diketahui, proyek hilirisasi menjadi program andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di mana hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan.
Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi Negara maju. Karena, Dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah melainkan barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan dunia.
Komentar