Sunaryo memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara demokrasi, proses pembangunan negara ini juga tidak berbasis pada kepentingan kelompok tertentu, tapi hal-hal tersebut didiskusikan.
“Pada piagam Jakarta juga sempat ada poin yang mengatakan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian diprotes dan diminta untuk didiskusikan kembali karena dianggap tidak tetap mewakili satu kelompok tertentu saja, yang dijadikan sebagai hukum dasar. Yang kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ujarnya.
Menurutnya proses pembentukan negara ini dilakukan secara deliberatif. Demokrasi merupakan bagian penting dari Pancasila, dan dalam pembentukan negara kita. Namun memang proses demokrasi di Indonesia pasang surut.
“Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada masalah serius antara Islam dan demokrasi. Sudah cukup clear bahwa kita punya modal, tapi seperti yang kita juga saksikan di banyak tempat untuk menjadi sebuah demokrat dibutuhkan komitmen dan juga perjuangan karena kalau tidak, seorang demokrat juga bisa menjadi seorang otoriter.” Imbuhnya.
A. Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director Paramadina Public Policy Institute menyatakan bahwa Kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan kompatibel Islam dalam demokrasi, “Indonesia membuktikan bahwa demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam yang sangat moderat, yang bernama Indonesia. Democracy will be not debatable but how democration itself, conducted by muslim society, muslim country could shape, could established to governance, democratic, environment.” tandasnya.
Komentar