JurnalPatroliNews – Jakarta – Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan rencana subsidi kendaraan listrik. Besarannya sendiri beragam, yakni Rp 80 juta untuk mobil listrik, Rp 40 juta untuk mobil hybrid, dan Rp 8 juta untuk motor listrik. Namun, rencana tersebut mendapat kritikan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, subsidi kendaraan listrik yang sangat besar tak sebanding dengan alokasi dana Perlinsos (perlindungan sosial) yang diterima keluarga miskin di Indonesia. Bukan hanya itu, secara infrastruktur, negara ini masih dianggap belum siap. “Sampai sejauh mana kebijakan itu akan ditempuh, semata-mata kepentingan investor kah? Atau sungguh-sungguh ingin menempuh zero emission? Mereka belum siap, bahkan infrastruktur kendaraan listrik pun sampai saat ini roadmap-nya belum kelihatan sama sekali,” ujar Said melalui program Squawk Box dikutip rekan media
Meski demikian, dia menambahkan, seandainya subsidi kendaraan listrik memang harus diadakan, prioritaskan saja dulu sepeda motor listrik. Sebab, menurut dia, konsumennya lebih banyak dan berasal dari kalangan yang memang memerlukan potongan harga. “Kalau motor listrik kan sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, pilihannya kan harusnya enggak ujug-ujug atau tiba-tiba (subsidi) mobil listrik dan mobil hybrid. Kalau mau jujur, prioritaskan saja dulu sepeda motor. Karena jangkauannya masih jauh,” tegasnya.
Lebih jauh, Said memastikan, hingga kini pihaknya masih belum mendapat kejelasan dari pemerintah mengenai subsidi kendaraan listrik. Sehingga, menurutnya, itu masih belum terlalu matang.
Secara umum, dia berpendapat, rasanya terlalu cepat seandainya subsidi kendaraan listrik diberlakukan tahun depan.
Menurutnya, alih-alih langsung memberikan subsidi, lebih baik tata dulu infrastruktur EV di Indonesia yang masih belum siap. “Kalau pemerintah tiba-tiba mengumumkan angka (subsidi seperti sekarang), kita kaget juga. Jangan-jangan, ini hanya untuk kepentingan segelintir importir. Ada baiknya selama setahun ini pemerintah menata dulu infrastrukturnya, baru di tahun ke dua bikin insenstif,” kata Said.
Komentar